Lamborghini hingga Alat Berat Milik Bos Tambang di Kalbar Disita

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami aset-aset milik tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) PT Quality Success Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat. Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti bernilai signifikan, mulai dari mobil supercar Lamborghini Aventador hingga berbagai alat berat milik beneficial owner PT QSS, yaitu Sudianto (SDT) alias Aseng. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya hukum untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang diduga muncul dari praktik-praktik korupsi dalam penerbitan dan pengelolaan izin tambang di wilayah tersebut.

Penyitaan Berlangsung Selama Enam Hari

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa serangkaian penggeledahan, penyitaan, dan penyegelan dilakukan secara bertahap oleh tim gabungan penyidik. Operasi hukum tersebut berlangsung selama enam hari, tepatnya pada rentang waktu 11 hingga 16 Juni 2026. Menurut Anang, langkah tegas ini diambil demi mengamankan barang bukti sekaligus memastikan adanya pemulihan aset secara menyeluruh bagi negara.

"Pada tanggal 11 Juni sampai 16 Juni, tim gabungan sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan dan penyegelan terhadap beberapa barang bukti dalam perkara tata kelola IUP PT QSS. Atas nama Tersangka SDT alias Aseng," ujar Anang di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).

Kasus dugaan korupsi yang menyeret PT QSS ini menjadi sorotan utama karena melibatkan tata kelola izin pertambangan di Kalimantan Barat. Keberadaan mobil mewah Lamborghini Aventador dan sejumlah alat berat yang kini disita menjadi indikasi awal mengenai skala kekayaan yang dikendalikan oleh tersangka. Beritainti.com melaporkan, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk terus mengusut dan mengamankan aset-aset lain yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut. Pihak Kejagung berkomitmen mengusut tuntas seluruh jalur aliran dana maupun kekayaan hasil korupsi agar kerugian negara dapat dikembalikan secara maksimal.