Kepercayaan Publik ke Polri Capai 82,4 Persen, Wakil Ketua DPR Tekankan Konsistensi Kerja

Jakarta – Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan tren positif yang signifikan. Berdasarkan hasil survei yang dilaporkan media kami baru-baru ini, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kini menyentuh angka 82,4 persen. Pencapaian ini mendapat tanggapan serius dari para pemangku kebijakan di parlemen, yang memandangnya sebagai buah dari perbaikan layanan dan pendekatan humanis aparat di lapangan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sari Yuliati, menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut. Ia menekankan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kerja keras seluruh jajaran kepolisian dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan warga. Menurutnya, kepercayaan yang tinggi ini lahir dari implementasi nyata di berbagai sektor, mulai dari pelayanan administrasi yang semakin transparan, pengungkapan kasus hukum yang profesional, hingga kehadiran aktif Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan di tingkat akar rumput.

Kerja Nyata Jadi Fondasi Utama

Dalam keterangannya yang dirilis pada Sabtu (27/6/2026), politisi tersebut menggarisbawahi bahwa membangun kredibilitas institusi tidak bisa hanya mengandalkan komunikasi satu arah. Ia meyakini bahwa persepsi masyarakat terbentuk melalui pengalaman langsung di lapangan.

"Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui narasi, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata yang konsisten. Ketika masyarakat mulai merasakan perubahan dalam pelayanan, penegakan hukum, dan kehadiran negara melalui Polri, kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya,"

Pernyataan tersebut merujuk pada transformasi Polri yang semakin mengedepankan keadilan restoratif serta kecepatan respon terhadap aduan masyarakat. Sari menambahkan bahwa peningkatan kepercayaan ini merupakan amanah yang harus dijaga dengan integritas tinggi. Ia tidak ingin momentum positif ini tergerus oleh ulah segelintir oknum yang bertindak di luar koridor hukum. Oleh karena itu, ia mendorong institusi yang dipimpin oleh Kapolri tersebut untuk terus memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Jaga Profesionalisme dan Hindari Arogansi

Meski mengapresiasi hasil survei, Sari Yuliati juga memberikan sejumlah catatan penting. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan adalah komoditas yang sangat rapuh. Satu kesalahan kecil yang viral di media sosial dapat merontokkan citra yang telah susah payah dibangun bertahun-tahun. Untuk itu, ia meminta Polri, khususnya jajaran di tingkat sektor dan resor, untuk benar-benar menjauhi arogansi kekuasaan dan praktik-praktik transaksional dalam memberikan pelayanan.

Legislator tersebut juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap tantangan keamanan digital. Di era disrupsi teknologi, masyarakat tidak hanya membutuhkan keamanan fisik, tetapi juga perlindungan dari kejahatan siber. Ia berharap jajaran Polri terus meningkatkan kapasitasnya di bidang teknologi informasi agar mampu mengawal keamanan nasional secara komprehensif. Dengan menjaga konsistensi perilaku dan kualitas pelayanan, Sari optimistis angka kepercayaan publik terhadap Polri dapat terus merangkak naik di masa mendatang, menjadikan institusi tersebut benar-benar sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.