Jokowi Pangkas Harga Gas Industri, Buruh Harap Tak Ada PHK Massal

Laporan Beritainti.com, Jakarta — Langkah strategis pemerintah melalui kebijakan penurunan harga gas industri mendapat sambutan positif dari kalangan pekerja. Momentum pemangkasan biaya energi ini diharapkan menjadi titik balik bagi perusahaan untuk menjaga keberlangsungan hubungan kerja di tengah tekanan ekonomi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, secara terbuka mengapresiasi keberpihakan pemerintah terhadap sektor industri. Menurut pantauan media kami di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026), ia menyatakan bahwa selisih harga yang signifikan ini mampu menjadi katalis efisiensi bagi korporasi.

Dorongan Komitmen Dunia Usaha

Meski mengapresiasi kebijakan tersebut, Andi Gani menekankan bahwa bantuan pemerintah ini harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pihaknya meminta agar efisiensi yang diperoleh tidak lantas dijadikan alasan untuk melakukan restrukturisasi ketenagakerjaan yang merugikan pekerja.

"Harga gas yang per hari ini 23 dolar per MMBTU turun, sampai 13 dolar. Artinya ada penghematan 9 dolar per MMBTU. Dan kami meyakini bahwa hal ini sangat menolong usaha, industri yang menggunakan gas industri. Tentu kami harapkan perusahaan juga harus benar-benar menunjukkan komitmen," tegas Andi Gani di Kantor DPP KSPSI, Kebayoran Baru.

Kebijakan pemangkasan harga liquefied natural gas (LNG) dari 23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU ini dinilai sebagai instrumen penyelamat yang krusial. Dengan selisih penghematan mencapai 9 dolar AS per unitnya, sektor manufaktur dan industri padat energi lainnya diproyeksikan mampu bernapas lebih lega dalam menyusun struktur pembiayaan operasional.

Andi Gani menambahkan, penurunan biaya produksi yang signifikan ini semestinya mampu menambal defisit anggaran perusahaan tanpa harus mengorbankan nasib para buruh. Ia berharap tidak ada lagi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu oleh alasan lonjakan biaya energi. Komitmen ini, menurutnya, merupakan wujud simbiosis mutualisme antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.