Jakarta — Purbaya Akui Belum Tahu Biaya Rudal BrahMos India

Pemerintah Indonesia bergerak cepat menindaklanjuti kesepakatan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi untuk pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos. Namun, di tengah antusiasme geopolitik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa perhitungan fiskal masih membutuhkan pendalaman. Dalam keterangan pers di Jakarta, Purbaya mengakui bahwa pihaknya belum menerima rincian biaya akuisisi alutsista itu. “Kami belum mengetahui berapa biayanya. Kami akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kementerian Pertahanan,” ujarnya, membuka babak baru evaluasi postur anggaran pertahanan nasional.

Kesiapan Fiskal Negara

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pagu anggaran pertahanan dalam APBN 2025 mencapai Rp151,3 triliun, naik sekitar 8,4% dari realisasi tahun sebelumnya. Komponen belanja modal pertahanan—yang mencakup modernisasi alat utama sistem persenjataan—dialokasikan sebesar Rp42,7 triliun. Meski ruang fiskal tampak cukup, pengadaan sistem BrahMos yang bernilai tinggi bisa memicu trade-off dengan belanja prioritas lain, seperti infrastruktur atau subsidi energi. Apalagi, pengumuman ini muncul di saat pemerintah masih mengawal defisit fiskal agar tak melebihi 2,5% terhadap PDB, sesuai kerangka jangka menengah yang dikomunikasikan kepada investor.

“Kami akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kementerian Pertahanan terkait pengadaan ini.” — Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan

Di pasar Surat Berharga Negara (SBN), kekhawatiran baru muncul. Investor asing biasanya mencermati setiap lonjakan belanja non-rutin, terutama yang bersifat diskresioner di luar pagu awal. Jika paket BrahMos—yang di pasar global diestimasi bernilai US$200–350 juta untuk satu sistem baterai beserta rudalnya—dibiayai melalui penerbitan utang baru, imbal hasil SUN tenor 10 tahun berpotensi mengalami tekanan naik tipis. Namun, analis di Mandiri Sekuritas menilai dampaknya akan terbatas selama skema pembiayaan bertahap (multi-year contract) dipilih. “Dengan debt-to-GDP ratio Indonesia yang masih 39,5% pada akhir 2024, ruang penyerapan utang baru masih aman. Kuncinya ada pada transparansi cost breakdown dan kepastian tidak mengganggu program prioritas pendidikan dan kesehatan,” kata seorang analis obligasi yang enggan disebut namanya.

Potensi Implikasi Ekonomi

Dari sudut pandang makroekonomi, pembelian alutsista semacam BrahMos memiliki dua wajah. Di satu sisi, belanja pertahanan bisa menjadi stimulus bagi industri pendukung dalam negeri jika ada klausul offset atau transfer teknologi. Di sisi lain, alokasi valuta asing yang signifikan—jika pembayaran dilakukan dalam dolar AS atau rupee—dapat menekan posisi cadangan devisa jangka pendek. Data Bank Indonesia menunjukkan cadangan devisa akhir Maret 2025 berada di level US$141,7 miliar, cukup untuk membiayai 6,4 bulan impor. Meski demikian, transaksi besar yang tak terencana berpotensi menambah volatilitas nilai tukar rupiah, terutama di tengah dinamika perang dagang AS-Tiongkok yang masih mempengaruhi arus modal global.

Beberapa ekonom menyarankan agar pemerintah menyusun sinking fund khusus untuk akuisisi strategis ini, sehingga tidak mengganggu primary balance APBN. “Skema escrow account atau pinjaman langsung dari lembaga keuangan India dengan bunga lunak bisa menjadi alternatif. Yang penting, fiscal signal-nya jelas: pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan pertahanan,” ujar ekonom senior dari LPEM FEB UI. Di sisi lain, bursa saham Jakarta cenderung bergerak mixed pasca berita tersebut; indeks Kompas100 naik 0,4% karena di-buffering oleh saham konstruksi dan logam, tetapi saham sektor konsumer sedikit melemah karena ekspektasi inflasi dari tekanan valuta asing.

Langkah Selanjutnya Pemerintah

Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan segera meminta kertas kerja teknis dari Kementerian Pertahanan. Berikut langkah-langkah yang diantisipasi pasar:

• Klarifikasi Biaya: Tim fiskal akan menghitung total cost of ownership, termasuk pelatihan, suku cadang, dan integrasi sistem.
• Penyesuaian APBN: Jika diperlukan, APBN 2025 bisa direvisi melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) atau dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
• Pendanaan Kreatif: Opsi pinjaman bilateral India atau kredit ekspor dengan tenor 15–20 tahun akan dikaji untuk meminimalkan tekanan likuiditas jangka pendek.
• Komunikasi Pasar: Pemerintah akan menggelar konferensi pers terpisah bersama Kemenhan dan Kemenkeu setelah angka pasti keluar, guna menjaga kepercayaan investor.

Sementara itu, pelaku pasar surat utang akan mencermati lelang SBN berikutnya untuk melihat apakah ada peningkatan penerbitan yang bisa menjadi proksi kebutuhan pembiayaan non-rutin. Sejauh ini, yield SUN 10 tahun bertahan di 6,85%, belum menunjukkan reaksi signifikan. Persoalan anggaran BrahMos ini ibarat litmus test bagi pemerintah baru: mampu tidaknya menyeimbangkan ambisi pertahanan dengan realitas disiplin fiskal yang diwariskan era sebelumnya.