Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan dengan Penasihat Khusus

Kronologi dan Materi Pertemuan

1. Rabu siang di Kemenkeu: Said Iqbal menyampaikan langsung kondisi pekerja yang dihadapkan pada PHK massal dan beban pajak saat mencairkan JHT. Pertemuan berjalan lancar dan konstruktif.
2. Pernyataan Purbaya di Senayan: Selepas pertemuan, Purbaya ditemui di Tenis Indoor Senayan. Ia menegaskan, “Saya pikir bagus tadi Pak Said mengungkapkan keresahan beberapa kalangan tenaga kerja yang kena PHK segala macam.” Namun ia menambahkan, penghapusan pajak JHT perlu dikaji dampak ekonominya terlebih dulu.
3. Komitmen evaluasi: Menkeu akan meminta jajaran fiskal untuk menyusun simulated analysis: berapa potensi kehilangan penerimaan negara, seberapa besar efek stimulusnya bagi pekerja, dan apakah ada alternatif seperti penundaan pajak atau pengurangan tarif bertahap.

Mekanisme Pajak JHT Saat Ini

Secara regulasi, pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final 5% jika dana dicairkan sekaligus. Untuk pencairan bertahap, dikenai tarif progresif sesuai lapisan penghasilan. Dalam konteks PHK, pekerja yang mendadak kehilangan pendapatan justru harus menanggung potongan 5% dari dana pensiun yang jumlahnya terbatas—situasi yang dinilai kontraproduktif terhadap daya beli.

Dengan asumsi jumlah pencairan JHT karena PHK sepanjang 2026 mencapai puluhan triliun rupiah, potensi kehilangan penerimaan pajak jika tarif 5% dihapus bisa menyentuh angka signifikan. Kementerian Keuangan pun belum merilis angka pasti, namun sinyal evaluasi yang dilontarkan Purbaya mengindikasikan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan populis justru membebani defisit fiskal tanpa ukuran yang jelas.

Implikasi Ekonomi dan Respons Pasar

Penghapusan pajak JHT akan menjadi stimulus langsung bagi pekerja yang terkena PHK, meningkatkan disposable income di saat mereka paling membutuhkan. Dalam hitungan makro, tambahan dana ini bisa menjaga konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi di atas 50% terhadap PDB. Di sisi lain, investor dan pelaku pasar mengamati apakah penghapusan ini akan menambah defisit APBN yang sudah ketat atau justru menjadi sinyal bahwa pemerintah serius melindungi kelas pekerja tanpa mengorbankan kesehatan fiskal.

Jika kebijakan ini direalisasikan, model perhitungan dari sisi penerimaan negara harus menggambarkan pemulihan pajak tidak langsung—misalnya dari PPN konsumsi yang tetap berjalan—sehingga net effect-nya bisa lebih kecil daripada sekadar kehilangan PPh 5%. Pendekatan ini lazim disebut dynamic scoring, yang mengukur efek putaran kedua dari sebuah insentif perpajakan.

Arah Kebijakan Selanjutnya

Sikap hati-hati Menkeu menunjukkan bahwa pemerintah akan memprioritaskan basis data aktual. Kementerian Keuangan diperkirakan akan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan sebaran pencairan JHT berbasis alasan PHK, rentang usia pekerja, dan besaran saldo. Hasil asesmen ini akan menjadi dasar apakah penghapusan total layak diterapkan, atau hanya untuk segmen tertentu—misalnya pekerja dengan saldo di bawah Rp 100 juta.

Dengan langkah tersebut, negosiasi antara serikat buruh dan pemerintah tidak berhenti pada wacana, melainkan bergerak menuju rumusan teknis yang terukur. Keputusan final diharapkan menjadi win-win solution: meringankan beban pekerja tanpa mencederai fondasi penerimaan negara.