Jakarta — Menteri UMKM Klaim Pendapatan Ojol Tidak Turun Pasca Aturan Komisi 8%

Di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2026), Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman tampil percaya diri menanggapi keresahan yang merebak di kalangan pengemudi ojek online (ojol). Dengan mengacu pada hasil audiensi bersama 19 komunitas dan asosiasi ojol dari berbagai wilayah, ia menegaskan bahwa kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% bagi aplikator—yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026—tidak menekan pendapatan para mitra.

Audiensi dan Respons dari Akar Rumput

Maman menyebut bahwa pemerintah mendengar langsung suara para pengemudi. Audiensi tersebut menjadi respons atas rumor yang menyebutkan bahwa peningkatan porsi komisi justru dibarengi penurunan total pendapatan. Dalam forum itu, mayoritas perwakilan komunitas justru menyampaikan apresiasi.

“Saya kan menanyakan bahwa ada isu kok katanya dengan komisi mereka ditambahin 92% justru pendapatan malah makin kecil. Kita tanyakan sama mereka, enggak juga,” ujar Maman usai audiensi.

Pernyataan itu sekaligus membantah asumsi bahwa kenaikan porsi komisi bisa ditranslasikan oleh platform melalui strategi penyesuaian tarif atau pemangkasan insentif. “Mereka justru bersyukur,” tambah Maman, menekankan bahwa kebijakan yang diusung langsung oleh Presiden Prabowo ini mendapat sambutan positif di lapangan.

Struktur Komisi Baru dan Ekonomi Gig

Kebijakan baru ini mematok pembagian komisi tetap: 92% untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator. Angka itu lebih tinggi dibandingkan skema sebelumnya yang sering kali menyisakan kurang dari 80% di tangan pengemudi, terutama pada jam sibuk saat tarif dinamis dan potongan aplikasi makin terasa. Bagi pekerja di sektor gig yang penghasilannya bergantung pada volume dan frekuensi perjalanan, kepastian porsi ini memberikan stabilitas kalkulasi pendapatan harian.

Dalam perspektif ekonomi sederhana, porsi bersih yang lebih besar per transaksi seharusnya meningkatkan pendapatan agregat—selama volume order tidak anjlok. Namun, kritik yang muncul adalah kemungkinan aplikator mengkompensasi selisih pendapatan dengan menaikkan harga layanan bagi konsumen atau menurunkan insentif bonus. Data dari hasil audiensi mengindikasikan bahwa hal tersebut, setidaknya hingga awal Juni, belum terjadi. Para pengemudi melaporkan pendapatan per order yang lebih stabil, meski dinamika pasar tetap pantas diawasi.

Implikasi Bagi Industri dan Konsumen

Kebijakan ini bisa dibaca sebagai intervensi negara untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara platform dan mitra pengemudi. Dari sisi mikro, peningkatan porsi pendapatan mitra berpotensi mengurangi tingkat pergantian (churn rate) pengemudi, yang selama ini menjadi biaya tersembunyi bagi ekosistem ride-hailing. Di sisi makro, stabilitas pendapatan kelompok pekerja informal ini turut menopang konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi sekitar 54–56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Namun, pelaku industri tetap perlu menyusun strategi baru. Platform bisa meninjau kembali struktur biaya operasional atau mengalihkan fokus ke diversifikasi layanan—seperti logistik dan pengiriman—untuk menjaga margin. Bagi konsumen, risiko penyesuaian harga memang ada, tetapi pemerintah berharap efisiensi di tingkat mitra bisa menekan keinginan platform untuk membebankan selisih kepada pengguna.

Pemantauan Berkelanjutan

Meski klaim Menteri UMKM bernada optimistis, ia mengakui bahwa pemerintah akan terus memantau dampak kebijakan ini secara periodik. “Kami tidak akan berhenti di audiensi ini. Evaluasi sektor riil akan dilakukan rutin,” janjinya. Bagi para pengemudi, kepastian regulasi ini adalah titik terang di tengah ketidakpastian kerja gig. Namun, seperti lazimnya perubahan struktural, efek penuh dari aturan 92:8 ini baru akan terlihat setelah beberapa kuartal berjalan.