Jakarta — Presiden Prabowo Perkuat Kemitraan Ekonomi, ASEAN Utamakan Stabilitas Kawasan

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan kembali posisi strategis ASEAN sebagai kawasan yang bertumpu pada penyelesaian damai di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Dalam Leaders Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026), kedua pemimpin menggarisbawahi bahwa stabilitas kawasan merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "ASEAN berpandangan setiap sengketa harus diselesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi, tidak hanya di kawasan kita, tetapi juga di semua kawasan," tegas Prabowo. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bagi investor global bahwa poros ekonomi Asia Tenggara tetap kondusif untuk penanaman modal asing (FDI) di tengah ketidakpastian global.

Dari perspektif ekonomi, langkah ini mempertegas upaya de-risking kawasan yang selama ini menjadi magnet investasi, terutama di sektor manufaktur dan ekonomi digital. Indonesia dan Singapura, yang akan merayakan 60 tahun hubungan diplomatik pada 2027, secara implisit berkomitmen menjaga rantai pasok regional agar tidak terganggu rivalitas negara adidaya. Bagi Singapura yang sangat bergantung pada perdagangan internasional—nilai perdagangannya mencapai sekitar US$1,2 triliun—stabilitas adalah urat nadi pertumbuhan. Di sisi lain, Indonesia tengah memacu hilirisasi sumber daya alam, membutuhkan kepastian keamanan kawasan untuk menarik investasi di smelter dan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Diplomasi sebagai "Invisible Infrastructure" Pasar Modal

Pernyataan Prabowo dan Wong bukan sekadar retorika politik, melainkan asuransi bagi pasar finansial. Risk premium sebuah negara tercermin dari credit default swap (CDS) dan imbal hasil obligasi. Ketika pemimpin negara menyatakan komitmen pada diplomasi, secara teoretis hal itu menekan persepsi risiko.

Lihat saja tren historis: saat ketegangan Laut China Selatan memuncak pada 2023, arus modal keluar dari pasar saham Indonesia mencapai Rp15 triliun dalam satu kuartal. Sebaliknya, momen deklarasi damai serupa pada KTT ASEAN 2024 dikaitkan dengan penguatan IHSG sebesar 2,3% dalam sepekan. Pasar selalu memberi harga pada narasi stabilitas.

Data historis dari Bank Indonesia menunjukkan korelasi positif antara indeks stabilitas politik dengan aliran masuk FDI. Pada periode 2020–2025, setiap kenaikan 1 poin indeks stabilitas politik berkontribusi pada tambahan FDI sekitar USS$2,1 miliar.

"Pernyataan bersama ini bersifat mengurangi ketidakpastian (uncertainty reduction). Pasar akan melihat ini sebagai sinyal bahwa Indonesia dan Singapura—dua mesin ekonomi ASEAN—sedang menyelaraskan frekuensi, bukan hanya soal keamanan, tapi juga arsitektur ekonomi masa depan," ujar Marco Tjandra, analis pasar modal dari Mandiri Sekuritas.

Lebih jauh, menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik, bukan tidak mungkin kedua negara sedang menyiapkan kerangka kerja sama ekonomi yang lebih integratif, melampaui perjanjian bilateral yang sudah ada. Ini bisa membuka babak baru bagi investasi lintas batas di sektor teknologi hijau dan transformasi digital—dua area yang menjadi prioritas dalam APEC dan G20.