Jakarta — Kunjungan Modi Uji Arah Moral dan Pragmatisme Istana

Kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta pada 6 Juli 2026 membawa lebih dari sekadar agenda dagang dan investasi. Kunjungan kenegaraan ini menyodorkan sebuah pertanyaan mendasar yang bergema di koridor Istana: sejauh mana nilai-nilai moral dapat dikorbankan untuk keuntungan ekonomi dan geopolitik? Di tengah kebutuhan mendesak akan modal asing dan pasar ekspor, pemerintah berjalan di atas tali tipis antara memikat salah satu raksasa ekonomi Asia dan merespons keresahan domestik terkait rekam jejak Modi di Kashmir dan perlakuan terhadap minoritas Muslim.

Hari Pertama: Seremonial dan Sinyal Kuat Kerja Sama Ekonomi

1. Pukul 09.30 WIB, pesawat khusus Perdana Menteri Modi mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma disambut oleh Presiden secara langsung—sebuah gestur kehangatan yang jarang terjadi untuk tamu dari Asia Selatan. Karangan bunga dan upacara militer singkat digelar di halaman Istana Merdeka.
2. Nilai perdagangan bilateral Indonesia-India mencapai US$32,8 miliar pada 2025, naik 21% dari tahun sebelumnya, didorong ekspor batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan baja. Indonesia mencatat surplus US$9,7 miliar, menjadikan India sebagai pasar krusial di tengah perlambatan ekonomi Tiongkok.
3. Dalam pertemuan bilateral terbatas, kedua pemimpin menandatangani enam nota kesepahaman. Sorotan utama adalah investasi India senilai US$4,5 miliar di sektor infrastruktur digital dan farmasi, serta komitmen peningkatan pembelian CPO sebesar 15% per tahun hingga 2029.
4. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri yang enggan disebut namanya menyatakan, “Kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan diri pada satu mitra dagang. India adalah penyeimbang yang diperlukan, terutama ketika ketegangan dengan Uni Eropa soal CPO belum sepenuhnya mereda.”

Hari Kedua: Forum Bisnis dan Gema Protes

1. Pagi hari dihelat Indonesia-India Business Forum di Hotel Mulia, dihadiri 300 pengusaha dari kedua negara. Potensi transaksi yang dijajaki mencapai US$12 miliar, mencakup teknologi finansial, energi terbarukan, dan konektivitas maritim. Delegasi India menyatakan minat besar pada proyek hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku.
2. Sementara itu, di depan Kedutaan Besar India, sekitar 200 massa dari aliansi lembaga swadaya masyarakat menggelar aksi damai. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Pragmatisme Bukan Alasan Pembiaran,” merujuk pada kebijakan pencabutan otonomi khusus Kashmir dan tuduhan diskriminasi struktural terhadap Muslim India.
3. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut menyuarakan kekhawatiran bahwa masuknya investor India di sektor digital akan membawa praktik ketenagakerjaan fleksibel yang menekan upah lokal. “Kami tidak ingin investasi hanya menghasilkan pertumbuhan PDB tapi melahirkan ketimpangan baru,” ujar Sekjen KSPI dalam jumpa pers paralel.
4. Menjelang malam, istana mengeluarkan pernyataan singkat bahwa Indonesia menghormati urusan dalam negeri India dan meyakini dialog bilateral sebagai jalur terbaik memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada pertemuan khusus dengan organisasi masyarakat sipil diagendakan hingga kunjungan berakhir.

Hari Ketiga: Penutupan dan Refleksi Pasar

1. Di hari terakhir, Modi mengunjungi Masjid Istiqlal dan melakukan pertemuan dengan pemimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tertutup. Tidak ada pernyataan publik dari MUI setelah sesi 40 menit itu, namun seorang sumber menyebut pembahasan menyangkut perlindungan pekerja migran Indonesia di India dan solidaritas kemanusiaan.
2. Bursa Efek Indonesia merespons positif kunjungan ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,2% pada penutupan 8 Juli, dengan saham sektor pertambangan dan agrikultur memimpin penguatan. Analis memperkirakan peningkatan pasokan modal portofolio dari India dalam jangka pendek.
3. Nilai tukar rupiah stabil di kisaran Rp15.780 per dolar AS, ditopang ekspektasi inflow dari investor India yang mencari imbal hasil tinggi. Namun, pasar obligasi belum menunjukkan pergerakan signifikan, menandakan investor institusi global masih mencermati risiko kebijakan luar negeri Indonesia yang dianggap condong ke pragmatisme ekonomi.
4. Di akhir lawatannya, Modi mengapresiasi “kedewasaan politik Indonesia sebagai mitra sejati,” tanpa menyinggung isu-isu sensitif. Presiden Indonesia, dalam konferensi pers bersama, menekankan bahwa “kemitraan strategis ini akan menciptakan lapangan kerja bagi 2,3 juta orang Indonesia dalam lima tahun ke depan.”

Gambaran besar dari kunjungan ini adalah pilihan sadar untuk menempatkan kepentingan ekonomi di depan, sambil menjaga saluran kritik moral tetap terbuka walau minim komitmen. Bagi para pengamat, langkah Istana mencerminkan sebuah kalkulasi yang umum dijalankan negara berkembang: mengonversi bobot demografis dan posisi geo-ekonomi menjadi keuntungan nyata tanpa sepenuhnya kehilangan jati diri sebagai bangsa dengan konstitusi yang menjunjung kemanusiaan. Apakah kalkulasi tersebut akan berbuah manis atau menimbulkan biaya politik domestik yang tak kasat mata, hanya waktu yang akan menjawab.