JAKARTA — Airlangga Soroti Potensi ZISWAF Rp 343 Triliun Masih Fragmented

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi syariah nasional, potensi besar sektor keuangan sosial Islam di Indonesia masih menghadapi tantangan struktur tata kelola. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara terbuka menyoroti pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang dinilai masih sangat terfragmentasi atau tersebar di berbagai lembaga. Padahal, jika mampu dikelola secara terintegrasi dan profesional, akumulasi instrumen filantropi Islam ini diproyeksikan mampu menembus nilai fantastis, yakni mencapai Rp 343 triliun.

Indonesia secara konsisten dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index. Tingginya kedermawanan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat berharga. Namun, kontribusi besar masyarakat tersebut belum sepenuhnya optimal dalam memicu akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional karena alur penghimpunan dan penyalurannya masih berjalan sendiri-sendiri tanpa satu wadah konsolidasi yang solid.

Tantangan Fragmentasi dan Ketimpangan Realisasi Data

Masalah mendasar yang menjadi perhatian pemerintah adalah belum tersedianya arsitektur data nasional yang mampu mencatat dan mengawasi lalu lintas dana ZISWAF secara real-time. Banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ), yayasan independen, hingga pengelola berbasis komunitas lokal menyebabkan penyaluran dana kurang merata dan sulit diukur efektivitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

"Pengelolaan dana filantropi yang masih berserakan ini menghambat akselerasi dampak ekonomi berskala besar," ungkap Airlangga dalam analisisnya. Tanpa adanya sistem keterbukaan dan interoperabilitas antarlembaga amil zakat, potensi modal yang begitu masif tersebut berisiko habis untuk program bantuan jangka pendek yang sifatnya konsumtif semata.

Sinergi Ekosistem Keuangan dan Transformasi Digital

Pemerintah menekankan krusialnya kolaborasi erat antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga perbankan syariah, serta penyedia jasa keuangan digital. Pemanfaatan teknologi finansial (fintech) berbasis kanal pembayaran cepat dipandang sebagai solusi mendesak untuk merapikan ekosistem ZISWAF dari hulu ke hilir.

"Potensi ZISWAF yang mencapai angka Rp 343 triliun harus ditransformasikan dari sekadar bantuan sosial biasa menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang terukur. Kita memerlukan platform terintegrasi yang mampu menyatukan ekosistem ini agar akuntabel, transparan, dan berdaya guna," tegas Airlangga Hartarto.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai bahwa penguatan kerangka regulasi dan adopsi standar akuntansi internasional dalam pelaporan keuangan zakat akan mendongkrak kepercayan publik secara signifikan. Tingkat transparansi yang tinggi diyakini bakal mendorong partisipasi masyarakat untuk mengalirkan kebiasaan berbaginya melalui lembaga resmi terakreditasi.

Pemberdayaan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan

Arah kebijakan optimalisasi ZISWAF ke depan difokuskan pada pengalihan skema bantuan dari pendekatan karitatif menuju pendekatan produktif. Target utamanya adalah mentransformasi status masyarakat penerima zakat (mustahik) agar kelak dapat naik kelas menjadi pembayar zakat (muzakki).

Melalui integrasi instrumen zakat produktif dan wakaf uang, kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tergolong unbankable dapat memperoleh pendampingan serta permodalan usaha tanpa beban bunga. Strategi integratif ini dipandang mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi domestik di tengah dinamika ketidakpastian global.

Secara keseluruhan, reformasi arsitektur pengelolaan ZISWAF bukan lagi sekadar urusan administrasi keagamaan, melainkan langkah strategis ekonomi nasional. Pemerintah optimistis, dengan konsolidasi yang tepat, potensi Rp 343 triliun tersebut dapat dikonversi menjadi motor penggerak kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.