Insentif Dapur MBG Direvisi, BGN: Skema Sama Rata Rp6 Juta per Hari Tidak Adil

Jakarta – Beritainti.com – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana merombak skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang lebih dikenal sebagai Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini, seluruh SPPG menerima insentif dengan besaran seragam, yakni Rp6 juta per hari. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan karena setiap dapur melayani jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, mengungkapkan pemberian insentif dengan nominal sama rata dianggap kurang tepat. Menurut laporan yang dihimpun media kami, evaluasi internal BGN menunjukkan variasi kapasitas SPPG cukup lebar. Ada dapur yang setiap hari menyiapkan sekitar 3.000 porsi makanan, sementara yang lain hanya melayani kurang dari 500 porsi. Dengan skema saat ini, dapur kecil dan dapur besar menerima kompensasi operasional yang identik, sehingga menimbulkan ketimpangan.

"Memberikan insentif Rp6 juta flat untuk semua SPPG itu tidak fair. Karena jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur berbeda-beda," ujar Agustina dalam keterangan resminya.

BGN tengah mengkaji formula baru berbasis volume produksi dan jumlah penerima manfaat di setiap titik layanan. Mekanisme ini diharapkan lebih proporsional, di mana dapur dengan beban kerja lebih tinggi mendapatkan insentif lebih besar, sementara dapur dengan cakupan kecil menerima sesuai skala operasinya. Pendekatan berbasis kinerja ini sekaligus ditujukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Potensi Penghematan Anggaran

Transformasi skema insentif ini tidak hanya menyasar aspek keadilan, tetapi juga diarahkan pada efisiensi fiskal. BGN memperkirakan akan terjadi penghematan signifikan dari pos belanja insentif SPPG. Selama 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah mengoperasikan lebih dari 500 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika setiap dapur menerima Rp6 juta per hari, total alokasi dana insentif mencapai lebih dari Rp3 miliar setiap hari, atau sekitar Rp1 triliun per tahun. Dengan penyesuaian berbasis beban layanan, selisih antara kebutuhan riil dan pagu yang tersedia dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas gizi yang disalurkan.

Agustina menambahkan bahwa sejumlah skema sedang diuji coba, termasuk sistem pembayaran per porsi atau model bertingkat berdasarkan kapasitas dapur. Keputusan final akan diumumkan setelah melalui pembahasan lintas sektor bersama Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Revisi kebijakan ini juga mendapat perhatian dari para pengelola SPPG. Beberapa pengelola dapur skala kecil menyambut baik potensi kenaikan insentif jika berbasis produksi, sementara dapur besar menekankan pentingnya kepastian besaran agar operasional tetap berjalan lancar. BGN berkomitmen untuk merampungkan kajian dalam kuartal ini sebelum menerbitkan regulasi turunan yang mengikat seluruh SPPG di bawah Program MBG.