India Dorong Penerapan Hukum Perdata Seragam di 21 Negara Bagian

Pemerintah India kembali mempertegas rencana kontroversial untuk memperluas implementasi Uniform Civil Code (UCC) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Seragam. Kebijakan yang dipimpin oleh partai nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party (BJP), ini ditargetkan berlaku di seluruh negara bagian yang dikuasai koalisi pemerintah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, di tengah meningkatnya kekhawatiran dari komunitas minoritas Muslim.

Saat ini, populasi India yang mencapai 1,4 miliar jiwa tunduk pada hukum pidana yang sama, namun regulasi mengenai ranah personal seperti pernikahan, perceraian, nafkah, hingga pembagian warisan masih mengacu pada hukum adat dan aturan agama masing-masing komunitas. standardisasi hukum ini menjadi salah satu agenda ideologis paling krusial bagi Perdana Menteri Narendra Modi.

Kronologi dan Peta Jalan Penerapan Regulasi Menuju 2029

Langkah penyeragaman aturan perdata ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui peta jalan bertahap yang telah lama dirancang oleh kepemimpinan BJP:

1. Inisiasi di Tingkat Regional: Sejumlah negara bagian mulai menyusun draf aturan perdata mandiri untuk menguji respons publik dan stabilitas hukum daerah.
2. Implementasi Perdana: Sedikitnya empat negara bagian, termasuk Uttarakhand, telah resmi mengesahkan dan memberlakukan regulasi UCC.
3. Target Nasional 2029: Pemerintah pusat mengumumkan komitmen ekspansi ke seluruh wilayah yurisdiksi koalisi nasional.

"Kami telah memperkenalkan UCC di beberapa negara bagian. Saya yakin kami akan menerapkannya di seluruh 21 negara bagian yang dipimpin oleh National Democratic Alliance (NDA) pada 2029," ujar Menteri Dalam Negeri India Amit Shah.

Perdebatan Reformasi Hak Sipil Melawan Kebebasan Beragama

Wacana penerapan UCC memicu polarisasi tajam di tengah masyarakat. Di satu sisi, para pendukung berargumen bahwa penyeragaman hukum perdata merupakan instrumen penting untuk reformasi sosial dan kesetaraan gender. Regulasi ini dirancang untuk menghapus praktik poligami, menetapkan kesetaraan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan, serta mewajibkan proses perceraian dilakukan secara transparan melalui pengadilan sipil, bukan otoritas keagamaan.

Di sisi lain, penolakan keras datang dari komunitas minoritas, khususnya populasi Muslim yang berjumlah sekitar 220 juta jiwa—menjadikan India sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia. Para penentang menilai langkah ini berpotensi mengikis jaminan kebebasan beragama yang termaktub dalam konstitusi serta dipandang sebagai upaya hegemoni budaya mayoritas.

Dampak Konstitusional dan Lanskap Politik India

Secara analitis, percepatan UCC membawa implikasi multidimensi bagi lanskap sosio-politik India:

• Tantangan Konstitusi: Perdebatan hukum akan berpusat pada benturan antara Pasal 44 Konstitusi India (yang mendorong negara mewujudkan UCC) dengan Pasal 25 (yang menjamin kebebasan menjalankan ajaran agama).
• Konsolidasi Pemilih: Isu ini berfungsi sebagai katalis politik yang efektif bagi basis massa pendukung BJP menjelang siklus pemilu nasional mendatang.
• Ujian Kohesi Sosial: Implementasi di 21 negara bagian berpotensi meningkatkan gesekan horizontal jika tidak disertai mekanisme dialog inklusif bersama para pemimpin komunitas adat dan agama.