FCC Pakistan Pertanyakan Diskriminasi Fasilitas Kesehatan Bagi Narapidana

Isu diskriminasi dalam sistem peradilan dan pemasyarakatan Pakistan kembali mencuat ke permukaan. Mahkamah Konstitusi Federal atau Federal Constitutional Court (FCC) Pakistan secara tegas mempertanyakan keabsahan penerapan panduan penjara (jail manual) yang dinilai tebang pilih terhadap para narapidana biasa. Pertanyaan krusial ini mengemuka saat majelis hakim mendengarkan permohonan sejumlah narapidana Penjara Adiala yang menuntut hak perawatan di rumah sakit swasta, setara dengan fasilitas medis yang sebelumnya diberikan kepada pendiri partai PTI sekaligus mantan Perdana Menteri, Imran Khan.

Dilema Kesetaraan Perlakuan Medis Narapidana

Gugatan ini bermula dari keprihatinan para narapidana di Penjara Adiala, antara lain Muhammad Ilyas Khan, Mohammad Ismail Hussain, dan Owais Altaf. Mereka mengajukan permohonan agar mendapatkan akses rujukan ke rumah sakit swasta setelah Mahkamah Agung Pakistan pada 18 Agustus lalu memerintahkan pihak berwenang memindahkan Imran Khan ke Shifa International Hospital untuk pemeriksaan dan perawatan medis khusus.

Namun, langkah awal para narapidana ini sempat kandas. Pengadilan Tinggi Islamabad (IHC) pada 31 Agustus menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa narapidana tidak memiliki hak hukum memilih rumah sakit swasta secara bebas. IHC menegaskan bahwa tanggung jawab utama perawatan kesehatan warga binaan berada di tangan struktur administratif negara dan rumah sakit pemerintah. Tak puas dengan keputusan tersebut, para narapidana lantas membawa perkara ini ke tingkat banding di FCC pada pekan berikutnya.

Sorotan Hakim Terhadap Aturan Penjara 1978

Persidangan di FCC dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Aminuddin Khan bersama dua hakim anggota, Justice Ali Baqar Najafi dan Justice Aamer Farooq. Dalam persidangan yang dihadiri tim pengacara pemohon—seperti Akhtar Cheena, Irfan Nasir Cheema, dan Syed Jaffer Baqir—majelis hakim melayangkan kritik menohok atas dugaan penerapan aturan yang tidak konsisten.

Majelis hakim secara khusus menyoroti Aturan 197 dalam Peraturan Penjara Pakistan 1978 (Pakistan Prison Rules 1978), yang sebenarnya telah mengatur secara eksplisit mekanisme pemindahan narapidana yang sakit ke fasilitas medis di luar penjara.

"Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apa pun ketika panduan penjara sudah mengatur hal tersebut secara sangat jelas," tegas Justice Ali Baqar Najafi di hadapan persidangan.

Kritik senada disampaikan oleh Justice Aamer Farooq yang mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam merujuk pasien antar-fasilitas kesehatan publik dan swasta.

"Mengapa harus memilih rumah sakit swasta untuk perawatan, dan bukan rumah sakit pemerintah seperti Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) atau Poly Clinic Hospital, padahal Aturan 197 Peraturan Penjara Pakistan 1978 sudah sangat terang benderang?" ujar Justice Farooq menekankan.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus perhatian majelis hakim dalam persidangan ini meliputi:

• Penerapan Aturan 197: Menolak perlakuan ganda dalam pemindahan narapidana yang membutuhkan penanganan medis.
• Optimalisasi Fasilitas Negara: Mengutamakan rumah sakit rujukan pemerintah seperti PIMS dan Poly Clinic ketimbang institusi swasta.
• Prinsip Non-Diskriminasi: Menjamin setiap warga binaan menerima standar pelayanan kesehatan yang adil tanpa memandang status politik.

Analisis: Preferensi Fasilitas dan Tantangan Supremasi Hukum

Perdebatan ini menyingkap celah krusial dalam penegakan prinsip equality before the law (kesetaraan di hadapan hukum) di Pakistan. Ketika tokoh politik berprofil tinggi mendapatkan akses diskresi ke rumah sakit swasta bereputasi internasional, hal itu menciptakan preseden hukum yang memicu kecemburuan sosial serta gugatan hukum dari warga binaan biasa.

Prinsip keadilan menuntut agar norma hukum berlaku universal tanpa memandang status sosial atau pengaruh politik narapidana.

Berikut adalah ringkasan perbandingan penanganan kasus rujukan medis narapidana yang menjadi sorotan hukum di Pakistan:

Keputusan akhir dari FCC nantinya diperkirakan akan menjadi fondasi penting dalam menentukan apakah panduan pemasyarakatan di Pakistan dapat ditegakkan secara objektif atau terus dibayang-bayangi oleh standar ganda.