Rahmat Mirzani Djausal: Profil dan Kinerja Gubernur Lampung

Profil Singkat

Rahmat Mirzani Djausal dilahirkan di Bandar Lampung pada 10 Agustus 1973. Ia merupakan putra dari Drs. H. M. Djausal, M.M., mantan Wakil Gubernur Lampung, yang turut membentuk kedekatannya dengan birokrasi sejak dini. Pendidikan sarjana ditempuh di Universitas Lampung dan gelar magister diraih dari Universitas Gadjah Mada. Latar belakang ini menyediakan fondasi akademik dan jejaring yang solid bagi karier pemerintahan yang dibangunnya selama lebih dari dua dekade, sebagian besar dihabiskan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Karier dan Riwayat Jabatan

Puncak karier birokratis Rahmat terjadi saat ia menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (2019–2023). Dalam periode ini, ia mengelola anggaran daerah tahunan rata-rata di atas Rp7 triliun dan mengoordinasikan penyusunan RPJMD 2019–2024. Kinerja sebagai Sekda membawanya ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Lampung Tengah pada 2023–2024, sebuah kabupaten dengan populasi 1,5 juta jiwa dan kontribusi signifikan terhadap produksi padi Lampung. Di sini ia mengawal realisasi investasi sektor pertanian yang naik 12% dan percepatan pembangunan jalan kabupaten sepanjang 85 kilometer.

Pengalaman panjang di birokrasi dan kepemimpinan di daerah menjadikannya figur yang diunggulkan pada Pilkada 2024. Bersama Jihan Nurlela (wakil gubernur), pasangan ini memenangi kontestasi dengan perolehan suara 46,8%, mengalahkan dua pasangan lain. Mereka resmi dilantik pada 20 Februari 2025 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025–2030.

Kinerja dan Program Unggulan

Meski baru beberapa bulan menjabat, orientasi kebijakan Gubernur Rahmat sudah tercermin dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Dokumen ini menempatkan tiga pilar utama: Infrastruktur Pedesaan dan Konektivitas, Penguatan Ekonomi Inklusif berbasis Pertanian dan Pariwisata, serta Percepatan Penurunan Kemiskinan.

Pada infrastruktur, target ambisius dipatok: meningkatkan kemantapan jalan provinsi dari 78,3% (2024) menjadi 90% pada 2027. Ini membutuhkan perbaikan sekitar 2.300 kilometer jalan dalam tiga tahun. Sebagai langkah awal, APBD 2025 mengalokasikan Rp2,1 triliun untuk pekerjaan umum dan penataan ruang, naik 18% dari tahun sebelumnya.

“Jalan rusak bukan hanya soal mobilitas, tapi biaya logistik yang membuat harga kebutuhan di desa 15–20% lebih mahal. Kita sasar jalan poros desa penghasil komoditas unggulan.” — Rahmat Mirzani Djausal, Maret 2025

Di bidang pertanian, Lampung adalah penghasil kopi robusta nomor dua di Indonesia (130.000 ton per tahun) dan pemasok utama jagung, singkong, serta nanas. Gubernur mendorong hilirisasi melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis agroindustri di Way Pisang yang ditargetkan menyerap investasi Rp4,3 triliun hingga 2028. Pada 2025, Lampung berhasil membukukan kenaikan ekspor kopi 7,2% kuartal pertama, dibantu oleh promosi agresif di pasar Eropa.

Indikator kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tingkat kemiskinan Lampung pada Maret 2025 tercatat 11,24% menurut BPS, di atas rata-rata nasional 9,5%. Pemerintah Provinsi meluncurkan program “Lampung Sejahtera” yang mengintegrasikan bantuan sosial dengan pelatihan kerja. Angka pengangguran terbuka (TPT) turun tipis dari 4,52% (Februari 2024) menjadi 4,38% (Februari 2025), tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah (67,8%), menunjukkan banyak penduduk usia kerja berada di sektor informal tanpa perlindungan memadai.

Perbandingan dengan provinsi tetangga relevan: Sumatera Selatan mencatat kemiskinan 10,8% dan TPT 4,1%, sedikit lebih baik. Lampung perlu mengejar dengan menciptakan lapangan kerja formal, dan program unggulan Rahmat mengincar sektor pariwisata bahari (Teluk Kiluan, Pesawaran) sebagai motor penggerak baru, memanfaatkan tren wisatawan domestik yang tumbuh 22% pada 2024.

Tantangan dan Harapan

Tantangan terberat gubernur baru bersifat struktural: ketimpangan konektivitas antara Lampung bagian barat (pesisir) dan timur (dataran rendah). Empat kabupaten pesisir memiliki jalan provinsi yang 60% di antaranya rusak berat, berkontribusi pada kemiskinan yang mencapai 14–16%. Di