Irjen Pol. Djoko Poerwanto: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Tengah

Profil Singkat

Irjen Pol. Djoko Poerwanto merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Kelahiran Purwokerto, 2 November 1969, ia kini memasuki usia 56 tahun dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di institusi kepolisian. Sebelum menjabat Kapolda Kalimantan Tengah, Djoko mengemban amanah sebagai Wadirtipidter Bareskrim Polri — posisi yang memberinya pemahaman mendalam tentang kejahatan terstruktur dan transnasional. Latar belakang pendidikan kepolisiannya dilengkapi dengan PTIK Angkatan-37 dan Sespimti, membentuk perspektif strategis dalam membaca dinamika keamanan.

Sosoknya dikenal sebagai perwira yang membumi. Dalam berbagai kesempatan tatap muka dengan masyarakat, Djoko konsisten menekankan pendekatan preemtif dan preventif sebagai pilar utama pemolisian, bukan semata penindakan represif.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jabatan Kapolda Kalteng yang disandang sejak Desember 2023 merupakan puncak dari rangkaian penugasan strategis. Sebelumnya, ia menjabat Karobinopsnal Bareskrim Polri (2022-2023) dan Wadirtipidter Bareskrim (2020-2022). Rekam jejaknya di Bareskrim menunjukkan spesialisasi pada penanganan kejahatan berdimensi ekonomi dan sumber daya alam — modal relevan untuk Kalimantan Tengah yang memiliki bentang hutan dan lahan gambut terluas di Indonesia, mencapai 15,3 juta hektare.

Penugasan sebelumnya mencakup Kapolres di sejumlah wilayah rawan konflik, termasuk Kapolres Sragen dan Kapolres Sukoharjo, yang mengasah instingnya menghadapi ketegangan sosial. Pengalaman inilah yang turut membentuk gaya kepemimpinan adaptif ketika berhadapan dengan konflik agraria dan pertambangan ilegal di Kalteng.

Kinerja dan Program Unggulan

Arah kebijakan Djoko Poerwanto di Polda Kalteng dapat dibaca dari tiga prioritas utama: penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya alam, pengamanan investasi strategis termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang zona penyangganya mencakup sebagian wilayah Kalteng, serta penguatan kehadiran polisi di tingkat tapak.

Data internal Polda Kalteng mencatat, sepanjang tahun 2024, tingkat penyelesaian perkara (clearance rate) tindak pidana menonjol mencapai 87,4%, meningkat 5,2 poin dari periode sebelumnya. Kasus pembalakan liar dan pertambangan tanpa izin — dua isu krusial di provinsi ini — menjadi fokus utama. Satgas Penanggulangan Bencana Karhutla bentukan Polda Kalteng di bawah komandonya berhasil menekan luas lahan terbakar dari 24.600 hektare pada 2023 menjadi sekitar 12.800 hektare pada 2024, atau turun 48% secara tahunan.

"Saya tidak ingin polisi sekadar hadir secara fisik, tetapi kehadiran itu harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hutan lestari, investasi aman, warga tenang — itu tolak ukur keberhasilan," ujar Djoko dalam salah satu wawancara media lokal.

Program unggulan yang menjadi branding kepemimpinannya adalah pengembangan Kampung Tangguh Bebas Karhutla di 14 kabupaten/kota. Hingga April 2025, tercatat 87 kampung telah mengadopsi model pencegahan berbasis komunitas ini. Melibatkan Bhabinkamtibmas dan warga setempat, program ini mengintegrasikan kearifan lokal dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Pendekatan serupa belum terlihat secara masif di Polda tetangga seperti Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur, yang lebih mengandalkan patroli udara dan penegakan hukum formal.

Di bidang penegakan hukum umum, Polda Kalteng mencatat peningkatan pengungkapan kasus narkotika sebesar 14% sepanjang Januari-Maret 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti sabu yang diamankan mencapai 18,7 kilogram, menandakan provinsi ini tetap menjadi jalur peredaran yang signifikan. Djoko mendorong penguatan satuan Reserse Narkoba dengan tambahan 42 personel khusus dan peningkatan kapasitas laboratorium forensik.

Tantangan dan Harapan

Geografi Kalimantan Tengah yang 80% wilayahnya masih berupa hutan dan perairan sungai menjadi tantangan logistik terbesar. Akses ke sejumlah kecamatan di Murung Raya, Seruyan, dan Barito Utara sangat bergantung pada transportasi sungai dengan waktu tempuh hingga 12 jam. Keterbatasan ini berdampak pada kecepatan respons dan biaya operasional yang membengkak. Polda Kalteng mengoperasikan 32 kapal patroli, namun jumlah tersebut belum ideal untuk mengawal 1.200 kilometer sungai yang menjadi urat nadi transportasi.

Konflik lahan antara korporasi dan masyarakat adat juga memerlukan penanganan sensitif. Sepanjang 2024, tercatat 27 konflik agraria dilaporkan ke Polda Kalteng, dengan 9 di antaranya berujung pada mediasi yang difasilitasi langsung oleh jajaran Kapolda. Pendekatan musyawarah yang ia tempuh berhasil menurunkan intensitas konfrontasi dibanding tahun 2023, di mana terdapat 11 bentrokan fisik antara aparat dan masyarakat.

Ke depan, Irjen Djoko Poerwanto menghadapi ujian besar: menjaga stabilitas keamanan saat IKN memasuki fase pemindahan aparatur sipil negara secara masif pada 2026-2027, sekaligus memastikan Kalimantan Tengah tidak menjadi titik lemah dalam pengamanan ibu kota baru. Rencana pembentukan dua satuan brimob baru di perbatasan Kalteng-Kaltim menunjukkan antisipasi terhadap dinamika tersebut. Visinya tentang pemolisian yang humanis namun tegas terhadap kejahatan terstruktur akan terus diuji dalam lanskap sosial-ekonomi yang berubah cepat.