Efisiensi Energi Kini Wajib, Pemda Didorong Gunakan Skema ESCO Zero CAPEX

JAKARTA - Pengawasan terhadap kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda konservasi energi nasional memasuki fase yang lebih ketat. Langkah strategis untuk memperkuat ekosistem proyek efisiensi energi menuju target net zero emission ditandai dengan digelarnya Energy Efficiency Investment & Business Forum 2026 di Chubb Square, Jakarta. Forum investasi nasional ini diselenggarakan oleh Sekretariat Inkubator Investasi Proyek Efisiensi Energi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 32.K/EK.07/DJE/2026, bekerja sama dengan program UK PACT dari Inggris melalui proyek Transforming Energy Efficiency Networks and Green Acceleration through Investment (TENAGA-i) yang dijalankan oleh Konsorsium NIRAS dan Lestari Advisor.

Dalam forum tersebut, pemerintah pusat kembali menekankan bahwa efisiensi energi bukan lagi sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. Skema Energy Service Company (ESCO) dengan model tanpa biaya modal awal atau Zero CAPEX menjadi tawaran utama yang didorong agar proyek efisiensi energi di sektor publik dapat berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Melalui skema ini, investasi awal ditanggung oleh perusahaan penyedia jasa, sementara penghematan biaya energi yang dihasilkan digunakan untuk melunasi investasi tersebut secara bertahap.

Hadir dalam forum ini sejumlah lembaga keuangan dan pakar energi dari berbagai negara, termasuk Korea Development Bank (KDB), Maybank, CIMB, Asia-Pacific ESCO Industry Alliance (APEIA), MAESCO, serta Thai ESCO Association. Dukungan juga datang dari ASEAN Centre for Energy (ACE) yang turut berperan dalam pengembangan ekosistem Energy Saving Insurance (ESI) dan penyediaan hibah untuk audit energi. Keberadaan instrumen ESI dinilai mampu mengurangi risiko kegagalan penghematan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan terhadap proyek efisiensi energi di Indonesia.

Laporan media kami mencatat, momentum ini sejalan dengan target penurunan intensitas energi nasional dan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris. Pemerintah berharap forum ini menjadi katalisator terbentuknya proyek-proyek konkret yang dapat langsung diimplementasikan di berbagai daerah. Dengan skema ESCO Zero CAPEX, pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk memulai karena tidak ada pengeluaran modal di awal, cukup berkomitmen untuk melakukan efisiensi dan membagi hasil penghematan dengan mitra penyedia jasa. Keterlibatan perbankan dan asosiasi ESCO internasional juga membuka peluang pendanaan dan transfer teknologi yang lebih luas. Ke depan, kolaborasi multi-pihak semacam ini diharapkan mampu mempercepat realisasi bangunan hijau dan sistem energi yang lebih ramah lingkungan di seluruh tanah air.