Duit Jumbo dari AIIB China yang Kata Purbaya Bukan Utang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah menerima komitmen pendanaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai US$17 miliar, atau setara sekitar Rp303,04 triliun dengan kurs Rp17.826 per dolar AS. Lembaga keuangan multilateral yang diprakarsai China dan berkantor pusat di Beijing ini menyediakan dana dalam skema yang menurut Purbaya bukanlah utang, melainkan pembiayaan proyek (project financing).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Purbaya menjelaskan bahwa dana jumbo itu akan dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dinilai produktif dan menguntungkan bagi Indonesia. Pembiayaan ini, lanjutnya, berbeda dengan pinjaman konvensional karena bunga yang dikenakan lebih rendah dibandingkan investor biasa, dan aset yang dihasilkan tetap menjadi milik Indonesia.

Skema dan Fleksibilitas

Menkeu menegaskan bahwa skema pembiayaan serupa telah diterapkan pemerintah dalam berbagai kerja sama sebelumnya. "Ini seperti investasi, bukan menambah beban utang negara," ujarnya. Ia menyebut bahwa pendekatan ini memberi ruang fiskal yang lebih longgar karena tidak menekan rasio utang terhadap PDB, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.

Menurut laporan yang diterima Beritainti.com, AIIB telah lama menjadi mitra bagi Indonesia dalam mendanai proyek energi, transportasi, dan pengelolaan air. Dengan komitmen baru ini, total portofolio AIIB di Tanah Air diperkirakan meningkat signifikan. Purbaya optimistis bahwa dana tersebut akan memperkuat daya saing ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

"AIIB itu kan ngasih US$ 17 miliar bukan utang, itu project financing sebetulnya. Jadi, sebenarnya kalau saya bilang nih seperti orang investasi ke sini, kita mulai investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa, dan barangnya jadi milik kita," ujar Purbaya.

Para pengamat menyambut positif langkah ini, namun mengingatkan pentingnya transparansi dalam seleksi proyek dan mekanisme pengawasan. Mereka menilai bahwa pembiayaan non-utang semacam ini bisa menjadi model alternatif pendanaan pembangunan, asalkan dikelola dengan tata kelola yang baik. Dengan masuknya dana segar dari AIIB, pemerintah berharap dapat merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas yang sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran.