DPRD Kulonprogo Desak Pemkab Garap Potensi Katering Bandara YIA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo untuk segera mengambil langkah konkret dalam memaksimalkan potensi jasa boga atau katering di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International Airport/YIA). Langkah strategis ini dinilai krusial guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari ekosistem kebandarudaraan yang terus berkembang pesat di wilayah Temon tersebut.

Aktivitas penerbangan komersial yang kian padat serta ribuan tenaga kerja yang beroperasi setiap hari di YIA menciptakan pasar konsumsi bernilai tinggi. Kebutuhan logistik makanan mencakup penyediaan makanan untuk penumpang maskapai (in-flight catering) hingga konsumsi harian bagi staf bandara, awak kabin, dan karyawan pengelola fasilitas.

Evaluasi Potensi Fiskal dan Kebutuhan Layanan Bandara

Kajian Badan Anggaran DPRD Kulonprogo mengidentifikasi bahwa kontribusi sektor penunjang bandara terhadap kas daerah masih dapat dioptimalkan lebih jauh. Selama ini, penerimaan daerah dari kawasan YIA masih didominasi oleh pajak bumi dan bangunan serta pajak parkir, sementara sektor rantai pasok konsumsi belum terintegrasi penuh ke dalam sistem pendapatan daerah.

1. Identifikasi Kebutuhan Logistik: Tingginya frekuensi penerbangan rute domestik dan internasional menuntut pasokan makanan siap saji dengan volume ribuan porsi per hari.
2. Pemetaan Pelaku Usaha Lokal: Perlunya konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama pelaku industri kuliner lokal agar mampu memenuhi standar kebandarudaraan.
3. Penerapan Regulasi Pajak Daerah: Penegakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa boga untuk memastikan kepatuhan transaksi komersial di kawasan bandara.

"Potensi perputaran uang pada jasa katering di YIA sangat besar. Pemkab Kulonprogo harus hadir melalui BUMD maupun fasilitasi pelaku usaha lokal agar perputaran ekonomi ini memberikan dampak nyata pada PAD dan kesejahteraan masyarakat sekitar," tulis pernyataan resmi DPRD Kulonprogo.

Strategi Integrasi BUMD dan Standarisasi Industri Penerbangan

Untuk menembus rantai pasok industri penerbangan yang ketat, Pemkab Kulonprogo diminta menyusun skema pendampingan teknis dan investasi permodalan. Industri katering aviasi mensyaratkan standar keamanan pangan internasional seperti Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), sertifikasi halal, serta standar higienitas tinggi.

• Kemitraan Strategis: Mendorong kolaborasi antara BUMD Kulonprogo dengan penyedia layanan jasa boga penerbangan skala nasional yang sudah mapan.
• Pemberdayaan Rantai Pasok Bahan Baku: Menyerap komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan lokal dari petani Kulonprogo untuk memasok dapur industri katering.
• Digitalisasi Pengawasan Transaksi: Mengintegrasikan sistem pelaporan pajak transaksi jasa boga di area YIA guna mencegah kebocoran potensi penerimaan daerah.

Optimalisasi ekosistem ekonomi YIA diproyeksikan menjadi katalis utama transformasi struktur ekonomi Kulonprogo. Jika tata kelola rantai pasok katering ini dieksekusi secara terstruktur, Pemkab Kulonprogo tidak hanya memperluas basis fiskal daerah, namun juga membuka lapangan kerja berkualitas bagi tenaga kerja lokal di bidang tata boga dan logistik modern.