DPR Minta Pengawasan Galon Ketat, Pendapatan Ojol Diklaim Turun

Pekan ini, dua isu domestik mencuri perhatian publik: keluhan para pengemudi ojek online (ojol) yang pendapatannya merosot usai kebijakan pembagian komisi baru, serta desakan DPR agar pengawasan galon air minum isi ulang diperketat. Keduanya langsung menyentuh hajat hidup orang banyak—dari jutaan driver ojol yang menggantungkan nafkahnya di jalanan, hingga puluhan juta keluarga yang mengandalkan air galon sebagai sumber air minum sehari-hari. Pemerintah melalui Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Komisi VII DPR RI lantas angkat bicara, mencoba meredam keresahan dengan penjelasan dan langkah nyata.

Fenomena Penurunan Pendapatan Ojol Pasca Skema 92:8

Kebijakan pembagian komisi antara pengemudi dan aplikator menjadi 92% untuk driver dan 8% untuk platform sejatinya dirancang agar kesejahteraan mitra pengemudi meningkat. Namun, tak lama setelah berlaku, sejumlah komunitas ojol ramai-ramai mengeluhkan pendapatan bersih yang justru turun drastis. Di grup-grup media sosial, para driver mengaku harus banting setir atau menambah jam operasi hingga 16 jam sehari demi menutup setoran. Suasana makin panas ketika potongan baru ini dituding sebagai biang kerok penyusutan penghasilan.

Menanggapi gelombang protes, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan klarifikasi yang mengejutkan. Dalam sebuah kesempatan, ia justru menunjuk faktor musiman sebagai penyebab utama, bukan potongan 8%.

“Ini lagi libur sekolah. Banyak keluarga yang mungkin sedang bepergian atau mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi permintaan layanan ojol memang secara alami menurun. Bukan semata-mata karena potongan komisi yang baru,”

ujar Maman. Ia menambahkan bahwa data internal kementerian menunjukkan tren serupa terjadi setiap musim libur panjang, di mana volume order bisa melorot hingga 20—30%, terutama untuk layanan transportasi dan pesan-antar makanan. “Yang perlu dicermati bukan hanya potongan, tapi juga dinamika permintaan konsumen,” imbuhnya.

Pengamat ekonomi digital dari Universitas Indonesia, Ahmad Fikri (bukan nama sebenarnya), menilai bahwa penurunan pendapatan ojol saat libur sekolah adalah pola yang lazim. “Permintaan jasa ride-hailing sangat elastis terhadap mobilitas publik. Ketika tidak ada aktivitas sekolah dan kantor berkurang karena banyak yang cuti, wajar order menurun. Skema komisi baru sebenarnya lebih adil, tapi dampak psikologisnya besar karena driver langsung membandingkan penghasilan hari ke hari,” jelasnya. Ia menyarankan agar platform memperkuat program loyalitas dan bonus agar driver tetap bertahan di masa paceklik.

Komisi VII DPR RI Desak Pengawasan Ketat Galon Guna Ulang

Di sisi lain, sorotan DPR tertuju pada keamanan galon air minum isi ulang. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar higienis, dan risiko kontaminasi zat berbahaya pada galon berbahan polikarbonat terus menghantui konsumen.

“Kami di Komisi VII meminta BPOM dan dinas kesehatan daerah untuk tidak lengah. Pengawasan berkala pada depot isi ulang harus ditingkatkan. Masyarakat juga perlu diedukasi agar bisa mengenali ciri-ciri air minum yang aman dan galon yang masih layak pakai,”

tegas Novita. Ia menyoroti bahwa lebih dari 20 juta rumah tangga di Indonesia bergantung pada air galon isi ulang, menjadikan sektor ini sangat krusial bagi kesehatan publik. Data Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Asparminas) menyebutkan, konsumsi air galon mencapai 29 miliar liter per tahun, dengan pangsa pasar isi ulang non-bermerek yang cukup besar dan kerap luput dari pengawasan.

Pakar keamanan pangan dari IPB University, Dr. Siti Nuraini, mengingatkan bahwa galon polikarbonat yang sudah tergores atau dipakai bertahun-tahun berpotensi melepaskan Bisphenol A (BPA) yang bersifat karsinogenik. “Standar SNI sudah mengatur ambang batas BPA, tetapi implementasi di lapangan masih lemah. Pemeriksaan berkala wajib dilakukan, terutama pada depot-depot kecil yang belum memiliki sertifikat laik higiene,” ujarnya. Ia pun sepakat bahwa edukasi adalah kunci: konsumen harus diajari menyimpan galon di tempat sejuk, menjauhkan dari sinar matahari langsung, dan mengenali kode produksi galon.

Respons Publik dan Implikasi Kebijakan

Kedua isu ini mencerminkan dilema pengaturan sektor informal dan perlindungan konsumen yang sama-sama rentan. Di kalangan driver ojol, pernyataan Menteri UMKM disambut dengan skeptis. “Masak iya libur sekolah bikin pendapatan anjlok sampai 40%? Kami rasa ada yang nggak beres dari sistem pembagian komisi,” ujar Andi (34), seorang pengemudi Gojek di Jakarta Selatan. Ia berharap ada transparansi dari aplikator tentang cara penghitungan pendapatan.

Sementara itu, konsumen galon isi ulang mulai lebih selektif. Beberapa komunitas ibu rumah tangga di media sosial gencar berbagi tips mengecek kualitas depot, mulai dari melihat kebersihan tempat, alat sterilisasi, hingga meminta hasil uji laboratorium. “Sekarang saya lebih pilih depot yang berani tunjukin sertifikat uji air. Harga beda Rp1.000—2.000 nggak masalah asal yakin aman,” tutur Sari, warga Tangerang. Tren ini berpotensi menggerakkan pasar menuju standar yang lebih tinggi, sekaligus menekan depot nakal.

Kedua persoalan ini saling mengingatkan bahwa intervensi pemerintah harus berbasis data dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Untuk ojol, Kemenkop UKM berjanji akan melakukan evaluasi triwulan pertama pasca-penerapan skema baru, dengan melibatkan aplikator dan perwakilan driver. Adapun untuk galon, Komisi VII DPR berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan BPOM dan Kementerian Perindustrian guna mempercepat revisi regulasi pengawasan air minum isi ulang. Masyarakat pun menanti, akankah keluhan mereka benar-benar terjawab, atau sekadar menjadi siklus protes yang berulang.