DPR Gelar Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V, 298 Anggota Hadir

Beritainti.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyelenggarakan rapat paripurna ke-24 pada masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Sebanyak 298 anggota dewan tercatat hadir dalam forum tertinggi legislatif tersebut, jumlah yang memenuhi syarat kuorum untuk pengambilan keputusan. Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.

Berdasarkan data sekretariat DPR, total anggota DPR periode 2024–2029 sebanyak 575 orang. Dengan kehadiran 298 anggota, kuorum rapat—minimal setengah dari total anggota ditambah satu, atau 288 orang—telah tercapai. Hal ini memungkinkan setiap agenda yang memerlukan pemungutan suara dapat dilaksanakan secara sah. Laporan ini mengonfirmasi bahwa tingkat partisipasi tersebut mencerminkan komitmen para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Agenda Strategis di Tengah Masa Persidangan Padat

Masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 merupakan periode kerja intensif DPR yang biasanya bergulir pada kuartal ketiga tahun sidang. Rapat paripurna ke-24 ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan akhir sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang tengah dibahas bersama pemerintah. Meski tidak seluruh detail agenda diungkap secara terbuka, informasi dari fraksi-fraksi menyebutkan bahwa rapat diarahkan untuk melanjutkan harmonisasi RUU yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, perlindungan sosial, serta pembenahan tata kelola pemerintahan daerah.

Selain agenda legislasi, rapat paripurna juga menjadi momen bagi anggota DPR untuk menyampaikan pandangan umum atas kinerja kementerian dan lembaga pada periode sebelumnya. Saan Mustopa dalam pengantarnya mengingatkan agar setiap anggota yang hadir memanfaatkan forum ini untuk mengawal aspirasi rakyat secara akurat dan bertanggung jawab. "Partisipasi penuh anggota sangat dibutuhkan agar keputusan yang diambil benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat," ujarnya di hadapan sidang.

Sorotan terhadap Isu Gratifikasi

Di sela-sela rapat paripurna, perhatian publik tertuju pada isu yang menyita perdebatan, yaitu dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Langkat dengan menjadikan seragam sekolah sebagai lahan pungutan. Beberapa anggota DPR yang hadir dalam paripurna disebut turut menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap praktik tersebut dalam forum tertutup fraksi sebelum rapat dimulai. Salah satu anggota yang diwawancarai secara terpisah oleh tim Beritainti.com menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat memprihatinkan dan mencoreng prinsip layanan publik yang bersih. "Ini menjadi tamparan bagi kita semua. Pelayanan pendidikan seharusnya bebas dari permainan semacam itu, dan kami akan terus mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu," kata anggota dewan yang minta namanya dirahasiakan.

Anggota lainnya menambahkan bahwa maraknya gratifikasi di sektor pendidikan dasar menunjukkan perlunya pengawasan DPR yang lebih tajam terhadap alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) serta mekanisme pengadaan seragam yang melibatkan pemerintah daerah. Isu ini diharapkan menjadi catatan penting yang akan dibawa dalam rapat-rapat komisi berikutnya, bahkan berpotensi diangkat dalam hak interpelasi jika ditemukan penyimpangan sistemik.

Gedung Nusantara II Saksi Sejarah Pengambilan Keputusan

Gedung Nusantara II yang menjadi lokasi rapat paripurna hari ini memiliki kapasitas representasi seluruh anggota dewan. Kehadiran 298 anggota secara fisik menandai masih tingginya kesadaran anggota untuk hadir pasca reses. Beberapa anggota yang tidak bisa hadir secara langsung mengikuti rapat secara daring sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Sekretariat DPR mencatat bahwa tingkat kehadiran ini relatif stabil dibandingkan paripurna-paripurna sebelumnya di masa sidang yang sama.

Dengan dipimpinnya rapat oleh Saan Mustopa, yang merupakan politikus Partai NasDem, dinamika antar-fraksi terpantau kondusif. Saan beberapa kali menengahi perbedaan pandangan kecil antar-anggota terkait mekanisme pengambilan suara. Seluruh hasil rapat paripurna hari ini akan dituangkan dalam risalah resmi dan menjadi pijakan bagi pembahasan di tingkat komisi serta panitia khusus yang akan dibentuk.