DJP Mau Pakai AI buat Kejar Pajak, Usulkan Anggaran Rp 5,4 T

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi mengajukan pagu indikatif senilai Rp 5,40 triliun untuk tahun anggaran 2027. Pengajuan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang berlangsung pada Senin (15/6/2026). Menariknya, angka yang diusulkan tersebut ternyata sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2026 setelah efisiensi, yang sebelumnya tercatat sebesar Rp 5,42 triliun. Meski mengalami sedikit penurunan, anggaran yang diajukan ini diyakini akan tetap mampu mengakselerasi berbagai program strategis otoritas pajak, termasuk di dalamnya rencana pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan pengejaran target penerimaan negara.

"Mohon berkenan pimpinan dan bapak/ibu anggota Komisi XI DPR untuk dapat menyetujui usulan rencana kerja dan pagu indikatif Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2027 sebesar Rp 5.402.056.236.000," ujar Bimo Wijayanto di hadapan para wakil rakyat.

Rincian Alokasi dan Fokus Penggunaan Dana

Dalam paparannya, Direktur Jenderal Pajak menjelaskan secara terperinci bahwa pagu indikatif Rp 5,40 triliun itu akan dibagi ke dalam dua fungsi utama. Anggaran untuk mendukung fungsi utama DJP mendapatkan porsi yang sangat dominan, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau sekitar 89,2% dari keseluruhan pagu. Dana sebesar itu direncanakan akan dikelola dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mencapai 37.470 pegawai. Sementara itu, untuk fungsi pendukung dialokasikan anggaran sebesar Rp 583,81 miliar atau setara 10,8% dari total pagu indikatif. Adapun jumlah pegawai yang akan menopang fungsi pendukung tersebut diperkirakan sebanyak 5.965 orang. Komposisi anggaran yang sangat timpang ini menunjukkan bahwa DJP memang menempatkan kegiatan operasional inti perpajakan sebagai prioritas utama guna memastikan penerimaan negara bisa terus dimaksimalkan.

Mendorong Modernisasi Berbasis Kecerdasan Buatan

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, usulan anggaran jumbo tersebut tak lepas dari rencana DJP untuk terus menggenjot modernisasi sistem pengawasan dan pelayanan perpajakan. Salah satu inovasi yang menjadi sorotan utama adalah implementasi teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam aktivitas pengejaran pajak. Pemanfaatan AI disebut-sebut akan membantu otoritas pajak dalam menganalisis data secara lebih masif dan akurat, memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi kebocoran, serta memperluas basis data melalui integrasi informasi dari berbagai sektor. Dengan pendekatan berbasis teknologi yang semakin canggih, DJP berharap bisa menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh para pengemplang pajak. Di sisi lain, DPR RI sebagai pemegang fungsi anggaran diharapkan dapat memberikan persetujuan agar langkah-langkah strategis ini tidak terhambat dan target penerimaan pajak yang ambisius di masa depan bisa tercapai tanpa kendala berarti.