DENPASAR — DPRD Bali Soroti Lonjakan Defisit APBD Tembus Rp842 Miliar

Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam memacu alokasi belanja daerah kembali membentur kendala klasik ketimpangan penerimaan. Dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, angka defisit membengkak secara signifikan hingga menyentuh Rp842,59 miliar. Kondisi fiskal yang melebarnya jurang anggaran ini memicu gelombang kritik dari seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (14/9/2026).

Penyesuaian postur fiskal tersebut memperlihatkan kecenderungan ekspansif pada sisi pengeluaran yang tidak diimbangi oleh laju optimal pendapatan daerah. Belanja daerah melonjak pesat sekitar Rp263 miliar—dari baseline awal sebesar Rp7,24 triliun menjadi Rp7,50 triliun. Di sisi lain, proyeksi kenaikan pendapatan daerah bergerak relatif lambat, hanya bertambah sekitar Rp100 miliar dari Rp6,56 triliun menjadi Rp6,66 triliun. Ketimpangan ini melahirkan jurang defisit yang semakin menganga, naik 23,92 persen dibanding target defisit pada APBD Induk 2026 yang tercatat Rp679,93 miliar.

Dinamika Postur Anggaran dan Ketimpangan Fiskal

Secara analitis, struktur perubahan APBD Bali 2026 mengindikasikan adanya tekanan belanja operasional maupun prioritas pembangunan daerah yang mendesak. Namun, ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan pengeluaran memaksa pemerintah daerah mencari instrumen penutup yang berisiko memperberat rasio beban keuangan jangka panjang. Defisit sebesar Rp842,59 miliar tersebut setara dengan 12,65 persen dari total target pendapatan daerah.

Sorotan Fraksi DPRD dan Wacana Pinjaman Daerah

Gelombang pertanyaan kritis mengemuka secara konsisten dari Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra-PSI, Partai Golkar, hingga Fraksi Demokrat-NasDem. Seluruh fraksi mempertanyakan rasionalitas di balik melebarnya defisit serta keputusan Pemprov Bali yang tetap mencantumkan instrumen pembiayaan berisiko tinggi. Untuk menutupi defisit dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan sekitar Rp743,46 miliar, eksekutif merancang total penerimaan pembiayaan mencapai Rp1,58 triliun.

Penerimaan pembiayaan tersebut disokong oleh dua komponen utama: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 audited sebesar Rp712,87 miliar dan rencana penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp873,19 miliar. Kehadiran opsi utang daerah dalam jumlah masif inilah yang memicu kewaspadaan tinggi dari parlemen lokal.

"Kami mempertanyakan alasan fundamental mengapa opsi pinjaman daerah senilai ratusan miliar rupiah masih dipertahankan dalam struktur perubahan anggaran. Kebijakan ini berpotensi menjadi beban fiskal bagi kepemimpinan daerah di masa mendatang jika tidak dikelola secara terukur," ungkap perwakilan Fraksi Gerindra-PSI saat menyampaikan pandangan umum fraksi.

Implikasi Kebijakan dan Tantangan Manajerial

Dari sudut pandang tata kelola keuangan publik, ketergantungan pada pinjaman untuk menutup defisit operasional maupun belanja modal mengindikasikan rapuhnya kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) dalam merespons dinamika kebutuhan pembangunan. Meskipun SiLPA audited memberikan bantalan likuiditas sebesar Rp712,87 miliar, pemanfaatan pinjaman baru sebesar Rp873,19 miliar menuntut akuntabilitas ketat terkait peruntukan dan dampak ekonominya bagi masyarakat luas.

DPRD Bali mendesak eksekutif agar melakukan penyisiran ulang terhadap pos-pos belanja daerah yang dinilai belum mendesak. Tanpa restrukturisasi belanja dan optimalisasi sumber pendapatan baru, defisit fiskal yang membengkak dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keuangan Provinsi Bali serta menurunkan efektivitas program-program pembangunan prioritas yang berorientasi pada kesejahteraan publik.