DAMASKUS, Beritainti.com — Sekjen PBB António Guterres menyerukan penghapusan segera seluruh sanksi

Kunjungan Guterres ke Damaskus mencatatkan sejarah baru sebagai pertama kalinya seorang Sekjen PBB menginjakkan kaki di Suriah sejak pendahulunya Ban Ki-moon pada 2009, dua tahun sebelum perang sipil meletus. Konflik yang berkepanjangan itu telah menewaskan lebih dari 500.000 orang dan meninggalkan luka parah pada infrastruktur serta institusi negara.

Pemerintahan baru Suriah di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa berhadapan dengan tantangan monumental untuk membuka lembaran baru. Bank Dunia memperkirakan biaya rekonstruksi pasca-perang Suriah mencapai 216 miliar dolar AS, angka yang mencerminkan skala kehancuran akibat lebih dari satu dekade pertempuran. Meskipun negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat telah mengumumkan pelonggaran sanksi, para investor tetap berhati-hati untuk memasuki pasar Suriah.

"Saya menyambut baik langkah-langkah yang telah melonggarkan sanksi, dan membuka kemungkinan baru untuk pemulihan ekonomi, tetapi semua sanksi ini harus dihapus segera," tegas Guterres dalam konferensi pers di Damaskus, menutup kunjungan yang ia sebut "sangat berarti dan produktif".

Guterres membawa misi kemanusiaan yang lebih luas. Ia menekankan bahwa PBB berdiri bersama rakyat Suriah di momen krusial ini. "Saya datang membawa permohonan sekuat-kuatnya kepada komunitas internasional, sebuah permohonan untuk tidak mengenal lelah dalam mendukung rakyat Suriah dan mendukung pemerintahan Suriah," ujarnya. "Suriah saat ini berada di persimpangan jalan."

Secara spesifik, Guterres menekankan tiga pilar utama yang memerlukan intervensi global: investasi pada rakyat, ekonomi, dan institusi; dukungan untuk memulihkan layanan esensial, membangun kembali infrastruktur, dan menghidupkan kembali mata pencaharian; serta bantuan untuk pengembalian pengungsi dan pengungsi internal secara aman, sukarela, dan bermartabat.

Dampak Sanksi dan Tantangan Rekonstruksi

Landasan argumen Guterres untuk penghapusan total sanksi terletak pada realitas bahwa ekonomi Suriah berada dalam kondisi kritis. Sanksi yang bertahan meski telah ada pelonggaran sebagian, terus menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor asing. Ketidakberanian sektor swasta untuk berinvestasi membahayakan upaya pemulihan, padahal kebutuhan dana rekonstruksi sangat besar. Anggaran 216 miliar dolar AS yang diproyeksikan Bank Dunia bukanlah jumlah yang dapat dipenuhi hanya melalui bantuan bilateral tanpa partisipasi pasar modal dan investasi langsung.

Data di atas menggambarkan beban kemanusiaan yang masih menimpa Suriah. Sejak lengsernya Bashar al-Assad, 1,7 juta pengungsi telah kembali ke tanah air, menurut data PBB. Namun, angka tersebut masih jauh di bawah total 5,5 juta pengungsi internal yang masih terlantar di dalam negeri dan 6 juta lainnya yang menetap di luar negeri. Tanpa stabilitas ekonomi yang didukung oleh penghapusan sanksi, kembalinya pengungsi dalam skala besar berisiko memicu tekanan sosial baru.

Selama kunjungannya, Guterres mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat senior pemerintahan baru, termasuk Presiden Ahmed al-Sharaa, Menteri Luar Negeri Asaad al-Shaibani, serta ketua parlemen transisi yang baru saja menggelar sidang perdananya pada bulan ini. Dialog dengan para pemimpin tersebut memberikan kesempatan bagi Sekjen PBB untuk menilai langsung arah transisi politik yang tengah berlangsung.

Di tengah kekhawatiran internasional akan eksklusivitas pemerintahan Islamis yang kini berkuasa, Guterres memberikan penilaian positif. "Saya tidak ragu untuk mengatakan transisi ini berjalan ke arah yang benar," ucapnya. Pernyataan itu sekaligus menjadi isyarat bagi komunitas global untuk memberikan ruang bagi pemerintahan baru dalam membangun sistem tata kelola inklusif yang mencerminkan keragaman etnis dan konfesional Suriah.

Bukan hanya pertemuan diplomatik, Guterres juga menyempatkan diri bertemu dengan anggota pasukan pemeliharaan perdamaian PBB yang dikerahkan di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, serta berdialog dengan perwakilan masyarakat sipil, komunitas minoritas, perempuan, dan kaum muda Suriah. Kunjungan paling simbolis dilakukannya ke Penjara Sednaya di dekat ibu kota, fasilitas yang paling terkenal kejam pada era pemerintahan Assad.

Isu Kedaulatan dan Ancaman di Perbatasan

Di sisi lain, Guterres mengulangi penegasan keras bahwa pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah tidak dapat diterima. Pernyataan itu disampaikannya beberapa jam setelah media negara Suriah melaporkan pasukan Israel melakukan serangan artileri dan sergapan di wilayah selatan negara tersebut. Pasca-lengsernya Assad, Israel telah mengirimkan pasukannya ke zona penyangga yang selama ini dipatroli PBB dan memisahkan pasukan Israel-Suriah di Golan sejak 1974.

Kehadiran militer Israel di selatan Suriah menambah lapisan kompleksitas pada upaya stabilisasi. Serangan dan sergapan berulang yang dilakukan Israel lebih dalam ke wilayah selatan Suriah dinilai berpotensi menggangu momentum transisi. Guterres menekankan bahwa dukungan kepada Suriah tidak hanya dalam bentuk ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap legitimasi teritorialnya.