Buruh Industri Rokok Cemas Regulasi Ketat Ancam Mata Pencaharian Petani dan Pedagang

Jakarta - Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait rencana pengesahan regulasi pengendalian tembakau yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan mata pencaharian jutaan pekerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT). Organisasi buruh ini menekankan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh pekerja pabrik rokok, tetapi juga berpotensi merembet ke petani tembakau dan pedagang di seluruh rantai pasok.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, kekhawatiran ini berangkat dari sejumlah poin krusial dalam rancangan regulasi yang tengah dibahas pemerintah. Aturan mengenai batasan ketat kandungan nikotin dan TAR pada produk tembakau, pembatasan penggunaan bahan tambahan, hingga penyeragaman standar kesehatan antara rokok konvensional dan rokok elektronik dipandang sebagai pukulan telak bagi industri yang telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Dari peraturan yang akan disahkan, regulasi tersebut bisa dikatakan sebagai badai karena selalu ada risiko. Sedih sekali jika memang harus disahkan," ujar Soeharjono, Wakil Presiden DPP K-Sarbumusi, dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (6/7/2026).

Soeharjono menambahkan bahwa tekanan regulasi yang semakin ketat secara langsung mendorong gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai mata rantai industri. Ia menjelaskan bahwa struktur Industri Hasil Tembakau tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan nasib petani tembakau di daerah sentra produksi serta pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan dari penjualan produk tembakau.

Lebih lanjut, pihak K-Sarbumusi menyoroti bahwa kebijakan pengendalian tembakau idealnya mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi secara menyeluruh. Jutaan keluarga di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, masih bergantung pada budidaya tembakau sebagai sumber penghasilan utama. Ketika permintaan dari pabrikan menurun akibat regulasi yang membatasi produksi, petani akan menjadi pihak pertama yang menanggung kerugian besar.

Di sisi hilir, pedagang eceran dan grosir yang tersebar di berbagai pelosok daerah juga berada dalam posisi rentan. Pengetatan aturan yang berpotensi menurunkan volume penjualan atau bahkan menghilangkan varian produk tertentu dapat menggerus pendapatan mereka secara signifikan.

K-Sarbumusi menyerukan agar pemerintah menggelar dialog yang lebih inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat buruh, asosiasi petani, dan perwakilan pedagang, sebelum keputusan final diambil. Organisasi buruh ini berharap ada titik temu yang dapat menjaga keseimbangan antara tujuan pengendalian kesehatan masyarakat dengan perlindungan terhadap mata pencaharian jutaan warga yang bergantung pada sektor tembakau nasional.