Ade Sugianto: Profil dan Kinerja Bupati Tasikmalaya

Ade Sugianto: Profil dan Kinerja Bupati Tasikmalaya

H. Ade Sugianto, S.IP. adalah Bupati Tasikmalaya yang menjabat sejak 3 Desember 2020 untuk periode 2020–2024. Ia merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Tasikmalaya 2020 bersama wakilnya, Cecep Nurul Yakin. Pasangan ini diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari PDIP, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemenangannya menandai dominasi mesin politik PDIP di wilayah Priangan Timur, meskipun ia harus menghadapi masa pemerintahan yang tidak mudah lantaran dilantik di tengah pandemi COVID-19 dan melanjutkan estafet kepemimpinan dari bupati sebelumnya yang terjerat kasus korupsi.

Profil dan Latar Belakang

Ade Sugianto lahir di Tasikmalaya pada 28 November 1977. Sebelum terjun penuh ke dunia politik praktis, ia mengawali karier sebagai pendidik dan birokrat. Ia menamatkan pendidikan menengah di lingkungan pesantren, kemudian melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Tasikmalaya, tempat ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Rekam jejak profesionalnya menunjukkan pengalaman cukup panjang di birokrasi pemerintahan: ia pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian diangkat menjadi Camat Cigalontang dan Camat Salopa pada periode 2014–2019. Pengalaman sebagai camat ini membentuk pemahamannya tentang persoalan riil di tingkat akar rumput, mulai dari administrasi kependudukan hingga konflik agraria. Karier politiknya menanjak ketika ia dipercaya menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya, posisi strategis yang menjadi batu loncatan untuk memenangkan tiket pencalonan bupati pada Pilkada 2020.

Program Unggulan dan Kinerja

Memasuki tahun ketiga pemerintahannya, Ade Sugianto mengklaim telah meletakkan fondasi pembangunan berbasis pemulihan ekonomi dan infrastruktur desa. Salah satu program andalannya adalah SAJAGÉ (Sabilulungan Jaga Nusa Géusan Ulun), sebuah gerakan pembangunan partisipatif yang menekankan kolaborasi antara pemerintah desa, swasta, dan elemen masyarakat. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan dana stimulan sebesar Rp50 miliar pada tahun 2023 untuk perbaikan 112 titik jalan lingkungan dan jembatan penghubung antar-kampung yang tersebar di 39 kecamatan. Hingga akhir 2024, Dinas Pekerjaan Umum mencatat lebih dari 85 persen proyek telah rampung, membuka akses transportasi bagi sektor pertanian dan perdagangan kecil di wilayah selatan seperti Cipatujah dan Karangnunggal.

Program unggulan kedua yang menjadi perhatian publik adalah Universal Health Coverage (UHC) Tasikmalaya Gesit. Di bawah kepemimpinan Ade, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 97,8 persen per Oktober 2024, melampaui target nasional dan menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah dengan capaian UHC tertinggi di Jawa Barat. Pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran Rp180 miliar per tahun dari APBD untuk membayar iuran Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) bagi sekitar 480 ribu warga miskin dan rentan. Selain itu, inovasi layanan administrasi kependudukan Sipelak (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling) digulirkan untuk mendekatkan akses dokumen kependudukan ke desa-desa, yang secara langsung menopang validitas data kepesertaan JKN.

Tantangan dan Kontroversi

Meski sejumlah indikator makro menunjukkan perkembangan positif, pemerintahan Ade Sugianto tidak lepas dari sorotan tajam. Persoalan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah besar: sekitar 23 persen ruas jalan kabupaten dilaporkan dalam kondisi rusak berat pada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat tahun 2023. Akibatnya, konektivitas antar-wilayah di selatan Tasikmalaya kerap terhambat, terutama saat musim hujan, yang memicu protes dari kelompok tani dan pelaku UMKM. Kritik juga datang dari koalisi masyarakat sipil yang menilai program SAJAGÉ belum sepenuhnya transparan dalam mekanisme penentuan prioritas proyek, sehingga beberapa ruas jalan di basis kantong suara politik dinilai mendapat alokasi lebih besar.

Pada aspek kontroversi, sorotan terkuat muncul terkait polemik gelar akademik. Pada awal 2023, sejumlah media lokal dan lembaga pemantau pilkada mempertanyakan legalitas ijazah S1 yang dimiliki, yang sempat dipersoalkan saat proses pencalonan. Meskipun pihak kampus dan tim hukum pasangan calon telah memberikan klarifikasi, isu ini sempat memanas di media sosial dan menjadi amunisi bagi oposisi di parlemen. Selain itu, bencana alam berupa banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Salawu dan Jatiwaras pada 2024 menjadi ujian bagi kapasitas tanggap darurat pemerintahannya, dengan sejumlah warga korban mengeluhkan lambatnya distribusi bantuan logistik dan relokasi hunian tetap. Ade Sugianto merespons kritik ini dengan merombak tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menambah pos anggaran tak terduga sebesar 15 persen pada APBD Perubahan 2024.