Suhardi Duka: Profil dan Kinerja Gubernur Sulawesi Barat

Profil Singkat

Suhardi Duka, atau yang lebih dikenal dengan akronim SDK, bukan nama baru di kancah politik Sulawesi Barat. Sebagai Gubernur definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, SDK kini memimpin salah satu provinsi termuda di Indonesia dengan membawa pengalaman panjang sebagai birokrat dan politikus ulung. Di usianya yang menginjak 62 tahun pada 2025, SDK justru menunjukkan energi politik yang tidak surut, bertransformasi dari "raja kecil" Mamuju menjadi nahkoda baru Sulbar. Ia memenangkan kontestasi gubernur dengan keunggulan signifikan, mengalahkan petahana dan penantang lainnya, sebuah pencapaian elektoral yang mengonfirmasi pengaruh personal dan mesin politiknya yang solid, terutama di wilayah Mamuju yang menjadi basis massanya selama lebih dari dua dekade. Terpilihnya SDK tidak lepas dari konteks kejenuhan publik terhadap dinamika pemerintahan sebelumnya dan harapan akan stabilitas serta pembangunan yang lebih terarah.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Suhardi Duka adalah catatan tentang dominasi politik lokal yang langka. Ia menjabat sebagai Bupati Mamuju selama dua periode, 2005-2010 dan 2011-2015 yang diperpanjang hingga 2016, menjadikan total masa jabatannya lebih dari 11 tahun. Pangkal kekuasaannya adalah kendali atas birokrasi dan narasi pembangunan di Mamuju, kabupaten dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar untuk Sulawesi Barat, yakni lebih dari 36% menurut data BPS 2024. Di bawah kepemimpinannya, Mamuju mengalami lonjakan infrastruktur: pembangunan Bandara Tampa Padang, perluasan jaringan jalan kabupaten hingga 82% dalam kondisi mantap pada 2015, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten di atas rata-rata provinsi. Penghargaan Lencana Darma Bakti dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada 2010 hanyalah satu penanda pengakuan nasional atas aktivitas pembinaannya. Setelahnya, SDK sempat menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulbar periode 2019-2024, posisi yang membuatnya tetap relevan di lingkaran kekuasaan provinsi sembari mengonsolidasikan kekuatan untuk lompatan lebih tinggi. Strategi portal-nya menuju kursi Gubernur didukung oleh koalisi gemuk yang merangkul hampir seluruh kekuatan parlemen, menjadikannya figur dengan dukungan legislatif terkuat sejak era pasca-Anwar Adnan Saleh.

Kinerja dan Program Unggulan

Meskipun masa jabatan Suhardi Duka sebagai Gubernur baru memasuki hitungan bulan pada 2025, kinerja awalnya telah menunjukkan pola-pola kebijakan yang bisa dianalisis. Fokus pertama yang mencuat adalah penataan birokrasi dan efisiensi anggaran. Dalam APBD Sulbar 2025 yang disahkan sebesar Rp2,9 triliun, SDK menginstruksikan pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga 30% dan mengalihkannya ke belanja langsung yang menyentuh publik. Ini adalah langkah awal yang populis dan presisi, mengingat indeks tata kelola pemerintahan Sulbar secara historis selalu berada di peringkat bawah nasional—nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sulbar pada 2024 hanya 63,1 (predikat B), di bawah rata-rata nasional yang sudah menyentuh 67,8. SDK berkomitmen menaikkan nilai SAKIP menjadi BB dalam dua tahun.

Program prioritas SDK tertuang dalam visi “Sulbar Maju dan Berkelanjutan” yang dijabarkan dalam 10 misi cepat. Di bidang infrastruktur, SDK mewarisi proyek RSUD Regional Sulawesi Barat yang mangkrak sejak 2021. Pada triwulan I 2025, proyek ini mulai menunjukkan geliat konstruksi kembali dengan suntikan dana Rp78 miliar, ditargetkan beroperasi 2026 sebagai rumah sakit rujukan tipe C. SDK juga menginisiasi program "Sulbar Terang" yang menargetkan rasio elektrifikasi dari 93% (2024) menjadi 97% pada akhir 2026 dengan menggencarkan pemanfaatan energi terbarukan, terutama tenaga air dan surya, di wilayah kepulauan dan pegunungan seperti Kabupaten Mamasa yang selama ini menjadi titik gelap. Hingga pertengahan 2025, 12 desa baru telah teraliri listrik dari target 35 desa.

Di sektor ekonomi, SDK sangat fokus pada hilirisasi komoditas unggulan. Sulawesi Barat adalah penghasil kakao, kelapa sawit, dan kopi, namun selama bertahun-tahun hasil bumi ini diekspor dalam bentuk mentah. SDK menggagas "Mamuju-Mamasa-Majene Agro Estate" yang mengintegrasikan pembangunan miniplant pengolahan. Angka kontribusi ekspor Sulbar pada triwulan I 2025 memang baru naik tipis 0,7%, namun investasi pada tiga pabrik pengolahan kakao skala kecil di Polewali Mandar senilai Rp45 miliar menunjukkan kemajuan awal. SDK juga berusaha menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang pada 2024 masih bertengger di 3,12%, lebih tinggi dari rata-rata Sulawesi (2,9%), dengan membuka lebih banyak pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri. Tantangan nyata terletak pada kemiskinan: per Maret 2025, BPS mencatat angka kemiskinan Sulbar sebesar 11,06%, hanya turun 0,2% dari 2024. SDK perlu kerja keras untuk mencapai target RPJMD yang mematok penurunan menjadi di bawah 9% pada 2027.

Tantangan dan Harapan

Warisan terberat Suhardi Duka bukanlah APBD kecil, melainkan kemandekan struktural. Pertama, struktur fiskal yang timpang. Kemandirian fiskal daerah Sulbar pada 2024 hanya 14% (PAD sekitar Rp500 miliar), artinya 86% anggaran masih ditopang transfer pusat. SDK harus kreatif menggali PAD tanpa membunuh investasi, misalnya melalui optimalisasi pajak restoran dan hotel yang baru berkontribusi 8% dari total PAD, serta retribusi pelabuhan yang potensinya mencapai Rp200 miliar per tahun. Bandingkan dengan provinsi tetangga, Sulawesi Tenggara yang berhasil mendongkrak PAD hingga 28% dalam lima tahun berkat intensifikasi pajak kendaraan bermotor.

Kami tidak akan menaikkan tarif yang memberatkan rakyat. Digitalisasi dan penutupan kebocoran adalah kuncinya. Kami targetkan PAD meningkat minimal 20% pada 2026,

tegas SDK dalam rapat