Eltinus Omaleng: Profil dan Kinerja Bupati Mimika

Eltinus Omaleng: Profil dan Kinerja Bupati Mimika

Eltinus Omaleng adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menjabat Bupati Mimika, Papua Tengah, sejak 4 Desember 2014. Ia terpilih kembali untuk periode kedua pada Pemilihan Kepala Daerah 2019, menggenapkan masa jabatan selama satu dekade hingga 2024. Eltinus dikenal sebagai figur sentral di Kabupaten Mimika yang memimpin daerah dengan beragam tantangan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kontroversi hukum yang menjerat dirinya.

Profil dan Latar Belakang

Eltinus Omaleng lahir di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, pada 1968. Sebelum menduduki kursi bupati, ia meniti karier di legislatif. Eltinus terpilih sebagai anggota DPRD Mimika dan kemudian dipercaya menjadi Ketua DPRD Mimika, posisi yang memberinya pijakan politik kuat. Pada Pilkada 2014, ia maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Johannes Rettob, mengusung koalisi partai termasuk PDI-P, dan berhasil memenangkan pertarungan. Latar belakang pendidikannya adalah bidang hukum, meskipun detail almamaternya jarang dipublikasikan. Sebelum terjun penuh ke politik, ia juga aktif di organisasi kemasyarakatan dan adat setempat, membangun basis dukungan akar rumput yang kokoh dari kampung-kampung di pedalaman. Jejaknya sebagai anak asli Papua yang merangkak dari bawah kerap dikampanyekan untuk mendapatkan simpati pemilih di wilayah yang kompleks secara sosial.

Program Unggulan dan Kinerja

Di bawah kepemimpinan Eltinus Omaleng, Pemerintah Kabupaten Mimika mencanangkan sejumlah program unggulan. Pertama, program Mimika Pintar, yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan. Dalam kurun 2018–2022, program ini memberikan beasiswa kepada lebih dari 3.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA, serta mendorong pembangunan 15 ruang kelas baru di daerah pedalaman. Angka partisipasi sekolah di Mimika dilaporkan meningkat dari 72% pada 2015 menjadi 85% pada 2022. Pemerintah juga mengalokasikan dana insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di distrik terisolir.

Kedua, sektor kesehatan melalui Mimika Sehat. Pemerintah membangun dua rumah sakit pratama baru di Distrik Jila dan Agimuga, serta merevitalisasi 12 puskesmas. Program ini juga mencakup pengadaan ambulans gratis dan dokter terbang (flying doctor) untuk menjangkau wilayah pegunungan yang sulit diakses. Data Dinas Kesehatan setempat menunjukkan penurunan angka kematian ibu melahirkan dari 140 per 100.000 kelahiran pada 2014 menjadi 95 per 100.000 pada 2023. Selain itu, Eltinus gencar menggenjot pembangunan infrastruktur jalan, dengan total penambahan jalan aspal sepanjang lebih dari 200 kilometer selama masa jabatannya, membuka isolasi kampung-kampung di pesisir selatan. Sebuah program strategis lainnya adalah Gerakan Mimika Mandiri untuk ekonomi kerakyatan, yang menyalurkan pinjaman lunak kepada 500 pelaku usaha mikro serta membangun pasar tradisional di tiga distrik. Pendapatan Asli Daerah Mimika tercatat meningkat dari Rp350 miliar pada 2014 menjadi Rp525 miliar pada 2023, didorong oleh optimalisasi sektor jasa dan perdagangan.

Tantangan dan Kontroversi

Meski kinerja pembangunannya diakui sebagian pihak, masa jabatan Eltinus Omaleng tidak lepas dari bayang-bayang kontroversi. Kasus terbesar adalah penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2023, terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika. Proyek senilai sekitar Rp46 miliar itu diduga melibatkan penyalahgunaan wewenang dan mengakibatkan kerugian negara. Eltinus ditahan selama beberapa bulan sebelum akhirnya dibebaskan dengan status tahanan kota setelah tim kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan. Kasus ini mencoreng citra pemerintahan yang sebelumnya relatif stabil, dan menimbulkan gejolak politik di internal DPRD Mimika. Di sisi lain, pemerintahan Eltinus juga dikritik oleh kelompok masyarakat adat terkait lambannya penyelesaian konflik lahan dengan perusahaan tambang besar yang beroperasi di Mimika. Protes serikat pekerja dan isu kesenjangan antara pendatang dan penduduk asli Papua menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Isu lingkungan juga menjadi sorotan. Aktivis mengkritik pemerintah daerah karena dianggap kurang tegas dalam mengawasi dampak ekologis dari operasi tambang. Laporan dari Walhi Papua pada 2021 menyebutkan pencemaran sungai di sekitar area tambang mempengaruhi kesehatan warga, namun respons pemkab dinilai lamban. Hal ini menambah catatan kelam bagi pemerintahan dua periode Eltinus Omaleng.