Buleleng — PAD Baru 63,33 Persen, Retribusi Parkir Disorot

BULELENG — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng baru terealisasi 63,33 persen hingga Triwulan III tahun anggaran berjalan. Capaian tersebut menjadi sorotan dalam rapat evaluasi yang dipimpin Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Gede Supriatna di Kantor Bupati Buleleng, Rabu (7/10/2026). Total PAD tahun ini diproyeksikan menembus Rp823 miliar lebih, namun sejumlah sumber pendapatan dinilai berjalan lambat.

Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suyasa tidak hanya membaca angka agregat. Ia membedah satu per satu pos pendapatan yang tertinggal, mencari akar persoalan di balik lambatnya pemungutan. Evaluasi ini bukan sekadar laporan seremonial, melainkan upaya mendiagnosis fondasi fiskal daerah secara jujur.

Retribusi Parkir Tepi Jalan Jadi Titik Terlemah

Dari seluruh sektor yang dievaluasi, retribusi parkir di tepi jalan umum menempati posisi paling mencolok. Hingga Triwulan III, pendapatan dari sektor ini baru terkumpul Rp2,5 miliar lebih atau 34,55 persen dari target Rp7,5 miliar. Artinya, tersisa sekitar dua pertiga target yang harus dikejar dalam waktu kurang dari tiga bulan.

"Kami tidak bisa hanya melihat capaian total. Setiap sumber pendapatan punya karakter dan persoalan masing-masing. Parkir tepi jalan menjadi perhatian karena potensinya besar, tetapi pemungutannya belum optimal."

— Gede Suyasa, Sekretaris Daerah Buleleng

Rendahnya realisasi parkir mengindikasikan celah dalam tata kelola pemungutan di lapangan. Mulai dari lemahnya pengawasan juru parkir, potensi kebocoran setoran, hingga belum tertibnya pemetaan titik parkir resmi di kawasan padat aktivitas ekonomi seperti Singaraja dan Lovina.

Sampah hingga Kesehatan Ikut Disorot

Persoalan serupa muncul dari retribusi pelayanan persampahan di TPA Bengkala yang baru mencapai 54,27 persen atau Rp1,8 miliar lebih. Menariknya, rendahnya capaian ini tidak sepenuhnya akibat kelemahan pemungutan. Volume sampah yang masuk ke TPA justru berkurang seiring penerapan pemilahan sampah dari sumber dan penguatan Bank Sampah Unit (BSU) di desa-desa.

Dengan kata lain, ada paradoks: program lingkungan berjalan baik, sementara pendapatan retribusi ikut tergerus. Kondisi ini menuntut skema tarif dan struktur retribusi yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat.

Sektor kesehatan juga masuk radar evaluasi. Realisasi PAD Puskesmas Busungbiu II baru 56,82 persen, lebih rendah dibandingkan puskesmas lain. Penyebabnya minimnya kunjungan pasien umum karena mayoritas warga memanfaatkan layanan BPJS. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah dari sektor kesehatan sangat bergantung pada struktur jaminan sosial yang berlaku.

Sementara itu, retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) hingga periode Januari–Juli baru terealisasi 59,01 persen. Hasil evaluasi menilai sektor ini masih menyimpan peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran berikutnya, misalnya melalui peningkatan kapasitas layanan dan sertifikasi produk.

Menakar Langkah Sisa Tahun Anggaran

Dengan sisa waktu Triwulan IV, Pemkab Buleleng berada dalam tekanan untuk mempercepat pemungutan tanpa mengabaikan prinsip transparansi. Optimalisasi retribusi parkir menjadi ujian paling nyata: apakah pemerintah daerah mampu membenahi tata kelola di lapangan, atau kembali kehilangan potensi besar yang seharusnya mengisi kas daerah.

Bagi publik, angka 63,33 persen bukan sekadar statistik. Ia mencerminkan sejauh mana kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, layanan publik, dan kesejahteraan warga Buleleng.