Bogor — Presiden Prabowo: Kritik Harus Dihormati, Demokrasi Tak Boleh Dibajak

Di tengah lanskap ekonomi yang semakin menuntut stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan, Presiden RI Prabowo Subianto justru menempatkan kritik sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang menyehatkan. Dalam amanatnya di hadapan ribuan personel Polri yang memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7), Prabowo melontarkan pandangan yang secara tak langsung sangat relevan dengan iklim investasi dan tata kelola ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa meskipun kritik wajib dihormati, demokrasi tidak boleh dibajak oleh kepentingan uang ataupun pihak asing. Pesan ini bukan sekadar retorika politik; ia adalah sinyal penting bagi para pelaku pasar yang mencermati tingkat kepastian dan kualitas kelembagaan di Indonesia.

Kritik Sebagai Indikator Kesehatan Pasar dan Tata Kelola

Presiden Prabowo memandang kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah. Dalam perspektif ekonomi, ruang kritik yang terjaga berfungsi layaknya sistem peringatan dini. Ketika publik dapat dengan bebas menyoroti inefisiensi kebijakan fiskal atau dugaan penyimpangan anggaran, pemerintah dan parlemen dipaksa untuk lebih transparan. Transparansi dan akuntabilitas inilah yang menjadi variabel kunci dalam penilaian indeks persepsi korupsi dan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business). Data Bank Dunia secara konsisten menunjukkan bahwa negara dengan mekanisme pengawasan publik yang kuat cenderung memiliki biaya transaksi ekonomi yang lebih rendah dan mampu menarik aliran Foreign Direct Investment (FDI) yang berkualitas.

"Kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita," kata Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi dunia usaha. Ketidakpastian regulasi sering kali menjadi momok yang membebani biaya modal (cost of capital) proyek-proyek strategis. Dengan penegasan bahwa pintu kritik tetap terbuka lebar, Prabowo sejatinya sedang membangun sentimen positif bahwa pemerintahannya tidak anti-koreksi. Hal ini dapat menurunkan premi risiko politik (political risk premium) yang selama ini dicermati oleh investor global saat menimbang untuk masuk ke pasar obligasi dan saham domestik.

Ancaman Pembajakan Demokrasi oleh "Duit Banyak" dan Kepentingan Asing

Namun, Prabowo tidak hanya berbicara soal kebebasan. Ia justru menggarisbawahi ancaman laten oligarki dan intervensi asing yang dapat mendistorsi demokrasi. "Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing," tegasnya dengan nada serius. Dalam kacamata ekonomi persaingan, pernyataan ini menyentuh praktik rent-seeking yang merusak mekanisme pasar. Ketika sekelompok pemodal besar mampu "membeli" kebijakan, yang terjadi bukanlah kompetisi sehat, melainkan monopoli dan monopsoni yang mematikan usaha kecil dan menengah (UKM).

Skenario tersebut memiliki dampak berantai yang telak: kesenjangan pendapatan melebar, efek pengganda (multiplier effect) ekonomi melemah, dan konsumsi rumah tangga kelas bawah tertekan. Padahal, konsumsi domestik adalah penopang utama produk domestik bruto (PDB) Indonesia, berkontribusi lebih dari 50% terhadap pertumbuhan. Oleh karena itu, menjaga demokrasi dari "pembajakan" oleh kekuatan modal adalah langkah preventif untuk memastikan distribusi kue ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan ambisi pertumbuhan ekonomi nasional yang menyasar kisaran 5-6% per tahun.

Stabilitas Politik Sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa perbedaan pendapat tak boleh bermutasi menjadi kebencian dan perpecahan. "Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berdiri di atas nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan," ujarnya. Pesan ini memiliki implikasi ekonomi yang dalam: polarisasi tajam adalah musuh investasi. Sejarah menunjukkan bahwa perselisihan politik akut kerap memicu gejolak di pasar keuangan, melemahkan nilai tukar rupiah, dan memaksa Bank Indonesia untuk merespons dengan kebijakan moneter kontraktif yang bisa memperlambat laju kredit dan ekspansi usaha.

Sebaliknya, ajakan untuk mengutamakan kerukunan adalah jaminan stabilitas yang dicari oleh para pemegang modal jangka panjang. Ketika risiko kerusuhan sosial rendah, sektor riil seperti manufaktur, infrastruktur, dan properti dapat beroperasi dengan proyeksi arus kas (cash flow) yang lebih pasti. Pesan khusus Presiden kepada jajaran Polri untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus menjadi tameng terhadap destabilisasi adalah katalis kepercayaan. Institusi keamanan yang solid dan netral merupakan barang publik yang krusial untuk menekan biaya keamanan dan logistik dalam rantai pasok nasional.

Dengan menempatkan kritik sebagai alat koreksi dan sekaligus menolak keras pembajakan demokrasi oleh kepentingan uang dan asing, Presiden Prabowo tengah merajut keseimbangan antara kebebasan politik dan stabilitas ekonomi. Bagi para analis dan investor, pidato ini adalah checklist penting bahwa pemerintah memahami resusitasi tata kelola yang sehat merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang resilient dan berkeadilan.