Beredar Klaim Pendaftaran Alat Bantu Disabilitas: Cek Fakta Liputan6.com Ungkap Modus Penipuan Baru

Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap hak-hak penyandang disabilitas, sebuah unggahan mencurigakan justru memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan yang merugikan. Tim Cek Fakta Liputan6.com baru-baru ini mendeteksi peredaran klaim sebuah link pendaftaran yang mengatasnamakan program bantuan alat bantu disabilitas. Narasi ini menyebar terutama melalui platform media sosial dan aplikasi perpesanan, menjanjikan akses mudah bagi mereka yang membutuhkan kursi roda, alat bantu dengar, atau kaki palsu—tanpa menyebutkan sumber institusi resmi yang kredibel.

Unggahan tersebut hanya berisi ajakan singkat, "Daftar sekarang, dapatkan alat bantu disabilitas gratis," disertai tautan yang tidak mengarah ke situs pemerintah maupun organisasi internasional yang umum menangani program serupa. Dalam tangkapan layar yang diperiksa, tidak ditemukan logo resmi Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau lembaga donor seperti WHO dan ILO—sebuah fakta kunci yang langsung mengundang kecurigaan.

Anatomi Penipuan: Tidak Ada yang Gratis Tanpa Verifikasi

Tim Liputan6.com menelusuri struktur tautan tersebut dan menemukan red flags yang identik dengan modus phishing: domain tidak familiar, desain formulir yang meminta data pribadi lengkap—mulai dari nama ibu kandung, alamat, hingga foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)—dan tidak adanya halaman "Tentang Kami" atau kontak yang bisa diverifikasi. "Ini pola klasik penipuan digital. Pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi dan emosional, menawarkan bantuan yang sangat dibutuhkan agar korban tanpa sadar menyerahkan identitasnya," ujar analis keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanuwijaya, dalam wawancara dengan Liputan6.com, Rabu pekan lalu.

"Ketika data KTP dan nomor telepon sudah di tangan pelaku, risikonya meluas: dari penyalahgunaan untuk pinjaman online ilegal, pembobolan rekening, hingga perdagangan data di dark web," tambahnya.

Membaca Data: Kelompok Rentan dalam Cengkeraman Kejahatan Digital

Berdasarkan laporan tahunan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang 2023-2025 terjadi lonjakan signifikan kejahatan siber yang menargetkan kelompok masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Pada 2023, tercatat 38 persen serangan social engineering menyasar kelompok ini melalui modus bantuan sosial palsu. Angka ini melonjak menjadi 57 persen pada paruh pertama 2024—mengindikasikan bahwa penipu kian agresif memanfaatkan celah literasi digital dan kondisi darurat ekonomi.

Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa pemerintah memang memiliki program bantuan alat bantu disabilitas, namun prosedurnya tidak melalui pendaftaran di tautan sembarangan. Calon penerima harus melalui proses asesmen oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau dinas sosial setempat, dan data mereka terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tidak ada sistem pendaftaran on-the-spot lewat pesan berantai.

Resmi vs Ilegal: Belajar Mengenali Sumber yang Sah

Beberapa lembaga internasional memang sering meluncurkan program donasi alat bantu, namun mereka selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah (LSM) lokal yang dapat dilacak rekam jejaknya. "Kami tidak pernah meminta data sensitif melalui Google Form atau tautan pendek bit.ly," tegas salah satu perwakilan Humanity & Inclusion Indonesia, yang sering menyalurkan bantuan di daerah terdampak krisis. "Semua pendataan dilakukan lewat mitra lapangan yang terdaftar."

Untuk memastikan sebuah tawaran bantuan bersifat sah, Liputan6.com menyarankan publik untuk mengecek tiga hal: sumber domain (situs pemerintah berakhiran .go.id), ketersediaan informasi publik di laman resmi kementerian terkait, dan konfirmasi langsung ke call center lembaga yang disebut. Jangan pernah mudah tergiur janji gratis tanpa proses verifikasi.

Kesimpulannya, klaim link pendaftaran alat bantu disabilitas yang beredar adalah hoaks berkedok penipuan. Masyarakat diimbau untuk tidak mengisi data apa pun dan segera melaporkan unggahan tersebut ke platform terkait agar tak memakan korban lebih banyak. Kita semua bertanggung jawab melindungi saudara-saudara kita yang paling rentan.