Suasana Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (28/6/2026) terasa berbeda. Bukan sekadar

Dari Menara Gading ke Garda Depan Industri

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa paradigma lama kampus sebagai menara gading yang terpisah dari realitas pasar sudah tak lagi relevan. Indonesia tengah memasuki fase krusial implementasi strategi hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi manufaktur, dan transisi energi hijau. Semuanya membutuhkan bukan hanya kebijakan pemerintah, melainkan pasokan sumber daya manusia terampil yang masif.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal I 2026 menunjukkan, sektor pengolahan dan teknologi informasi mencatat skill gap tertinggi, dengan hampir 4,7 juta posisi membutuhkan kompetensi teknik terapan dan analitik data yang tidak terpenuhi dari lulusan dalam negeri. “Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan komoditas mentah. Kampus harus jadi pusat inovasi dan riset terapan. Setiap ton resource yang kita olah harus punya kandungan lokal inovasi,” tegas Prabowo.

“Saya minta para rektor dan dekan untuk menghitung ulang cost of opportunity dari lulusan yang tidak terserap industri. Setiap persentase peningkatan link and match bisa menyumbang 0,3 hingga 0,5 poin pertumbuhan ekonomi nasional,”

ujarnya, merujuk pada simulasi bersama Kementerian Koordinator Perekonomian.

Investasi Riset yang Tertinggal

Salah satu sorotan tajam Prabowo adalah minimnya anggaran riset di kampus. Rasio belanja riset nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025 hanya mencapai 0,28%—jauh di bawah rata-rata Asia Tenggara sebesar 0,8%, dan bahkan terpaut lebar dari Vietnam yang sudah menembus 0,6%. Padahal, total anggaran fungsi pendidikan 2026 meningkat menjadi Rp722 triliun, namun porsinya untuk riset terapan di perguruan tinggi masih di bawah 4%.

“Apakah kita mau, dalam time frame 2045, kita tetap menjadi net importer teknologi tinggi? Padahal, dari segi fiskal kita punya ruang untuk mendorong riset yang lebih agresif, asal perencanaannya tajam dan outcomenya terukur,” ujar Presiden. Di depan para akademisi, ia membandingkan angka tersebut dengan pengeluaran pemerintah untuk subsidi energi yang mencapai Rp384 triliun di tahun yang sama.

Profesor Dewi Anggraeni, Rektor sebuah universitas swasta di Surabaya yang hadir di acara itu, merespons data tersebut dengan nada serius.

“Kami, di tingkat operasional, melihat bagaimana dana hibah riset seringkali tersendat birokrasi. Padahal, jika dikelola seperti venture fund di level fakultas, potensi komersialisasi paten mahasiswa dan dosen bisa menggerakkan ekonomi mikro di sekitar kampus,”

ujarnya. Komentar ini memicu antusiasme audiens, menandakan bahwa kampus bukan hanya kekurangan dana, tetapi juga mekanisme penyaluran yang setara dengan kecepatan industri.

Peta Jalan Link and Match: Bukan Sekadar MoU Seremoni

Presiden Prabowo kemudian memaparkan tiga pilar percepatan transformasi kampus yang lebih konkret. Pertama, penyederhanaan skema dana abadi penelitian agar bersifat multi-year dan memberikan insentif pajak bagi mitra industri yang mendanai riset terapan. Kedua, perluasan program magang nasional bersertifikat yang mewajibkan setiap kampus—baik negeri maupun swasta—memiliki teaching factory minimum di dua program studi unggulan. Ketiga, pembentukan dewan pengarah ekonomi regional yang melibatkan rektor dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga kurikulum bisa menyesuaikan kebutuhan industri lokal.

Target akhir dari ketiga pilar tersebut cukup ambisius: meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi dari 34% menjadi 48% pada 2035, dengan proporsi lulusan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) mencapai 40%. Saat ini, proporsi STEM baru menyentuh 29%, sementara Korea Selatan sudah di level 49%. “Saya tidak meminta kampus menciptakan robot canggih dalam semalam. Tapi, mulailah dari hal mendasar: rancanglah proyek-proyek akhir mahasiswa yang menjawab masalah cost production petani di desa sekitar, atau memperbaiki efisiensi logistik UMKM,” ujar Prabowo, memberi contoh hilirisasi yang dimulai dari skala kecil.

Suasana JCC pun menghangat ketika para peserta menyadari adanya benang merah antara retorika kebangsaan, data ekonomi, dan instruksi kebijakan yang cukup spesifik. Tak hanya itu, Presiden juga mengisyaratkan penyesuaian skema pinjaman online pendidikan dengan bunga rendah yang dikelola lembaga pengelola dana abadi pendidikan, khusus untuk mahasiswa dari keluarga petani dan nelayan yang ingin memperdalam rekayasa pertanian modern. Ini menjadi jawaban atas kegelisahan: bagaimana menjamin akses pendidikan tinggi sekaligus mendorong inovasi di sektor primer yang menjadi tumpuan ekspor.

Di penghujung acara, para peserta yang terdiri dari 2.600 pemimpin akademik itu menandatangani komitmen bersama untuk mengalokasikan minimal 12% dari total anggaran institusi ke riset terapan dan inkubasi start-up kampus dalam lima tahun ke depan. Tepuk tangan panjang dan diskusi sela yang berlangsung di lobi JCC menjadi bukti bahwa Sarasehan Kebangsaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik tolak negosiasi ulang antara kampus, negara, dan pasar.