BEKASI — Wamensos Minta Program Sekolah Rakyat Dikawal Ketat

Upaya mengentaskan kemiskinan struktural di Indonesia memerlukan intervensi kebijakan pendidikan yang tidak sekadar formalitas di atas kertas. Dalam lanskap kebijakan sosial nasional, keberadaan Sekolah Rakyat kini diposisikan sebagai salah satu instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bertempat di Bekasi, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya pengawasan mendalam terhadap keberlangsungan program ini. Ia meminta seluruh jajaran terkait untuk mengawal eksekusi Sekolah Rakyat dari hulu hingga hilir agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Pernyataan mendasar tersebut disampaikan Agus Jabo saat memimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat. Pertemuan strategis ini membedah hasil pemantauan lapangan terhadap 14 Sekolah Rakyat permanen yang menjadi percontohan awal. Wamensos mengingatkan bahwa pengawasan dan evaluasi tidak boleh bersifat episodik atau sekadar seremonial, melainkan harus berjalan secara simultan dan berkesinambungan.

Pengawasan Komprehensif: Membedah Tujuh Aspek Krusial

Dalam analisis tata kelola publik, program sosial skala besar sering kali mengalami pembiasan dalam tahap implementasi jika tidak diimbangi dengan indikator pemantauan yang terukur. Pemantauan terhadap 14 Sekolah Rakyat tersebut mencakup tujuh pilar utama: perizinan, legalitas tata ruang/bangunan, kesiapan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia (SDM), karakter peserta didik, tata kelola operasional, serta efektivitas sistem pengawasan internal.

Berikut adalah pemetaan fokus pengawasan yang menjadi pijakan pembenahan Sekolah Rakyat secara nasional:

Mengubah Laporan Administratif Menjadi Aksi Nyata

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional kerap bersumber dari jebakan birokrasi, di mana hasil pemantauan lapangan hanya berakhir sebagai dokumen administratif tanpa tindak lanjut konkret. Agus Jabo menekankan pentingnya mengubah paradigma laporan formalitas menjadi instrumen eksekusi yang responsif dan berorientasi pada hasil.

"Sekolah Rakyat harus dikawal. Yakni, sebagai Program Strategis Nasional. Dari situ kemudian kita bisa memiliki rekomendasi-rekomendasi, apa masalahnya, apa akar masalahnya. Kemudian, apa keputusan yang diperlukan, siapa penanggung jawabnya, kapan harus diselesaikan," tegas Agus Jabo di hadapan anggota gugus tugas.

Penekanan ini menandai pergeseran penting dalam manajemen bantuan sosial pemerintah. Dengan menetapkan mekanisme penyelesaian masalah yang memiliki batas waktu (*deadline*) dan penanggung jawab yang jelas (*person in charge*), Kementerian Sosial berupaya meniadakan keraguan atau celah lepas tanggung jawab dalam eksekusi di lapangan.

Mitigasi Risiko dan Akselerasi Kualitas Pendidikan

Hasil evaluasi mendalam dari 14 lokasi ini dirancang sebagai basis data (*baseline*) nasional. Peta masalah yang ditemukan di lokasi percontohan akan dijadikan acuan untuk menyusun langkah mitigasi risiko, sehingga kendala serupa tidak terulang saat program ini direplikasi ke wilayah lain di Indonesia. Mengingat sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari kelompok rentan, aspek kelayakan dan mutu pendidikan menjadi taruhan yang sangat besar.

Keberhasilan program strategis ini sangat bergantung pada presisi pengawasan di lapangan, bukan sekadar besarnya alokasi anggaran yang dikucurkan. Mengawal program dari hulu—mulai dari kesiapan infrastruktur serta legalitas—hingga ke hilir—yaitu luaran (*output*) prestasi dan kesejahteraan siswa—menjadi syarat mutlak. Jika sistem pengendalian ini berjalan konsisten, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi model percontohan nasional dalam menghadirkan pendidikan inklusif berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.