4.000 Tim Pendamping Keluarga Indramayu Dikerahkan Salurkan Program MBG 3B

INDRAMAYU — Pemerintah resmi memperluas peran kader lini lapangan dalam mendukung akselerasi penurunan angka stunting dan perbaikan gizi nasional. Sebanyak hampir 4.000 personel Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kini diberi mandat khusus untuk mendistribusikan paket Makan Bergizi Gratis bagi kelompok sasaran spesifik (MBG 3B).

Langkah strategis ini ditujukan untuk menjangkau tiga kelompok paling rentan terhadap risiko gagal tumbuh, yakni ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia di bawah lima tahun (balita) yang belum masuk pendidikan anak usia dini (non-PAUD). Pelibatan kader lokal dinilai menjadi instrumen paling efektif guna menjamin ketepatan sasaran bantuan pangan bernutrisi tersebut.

Kronologi Kebijakan dan Landasan Regulasi

Pemberian tugas baru kepada ribuan tenaga pendamping keluarga ini didasarkan pada payung hukum nasional untuk memperkuat jaring pengaman gizi hingga ke tingkat rukun tetangga. Rangkaian implementasi penugasan ini mencakup beberapa fase krusial:

1. Penerbitan Landasan Hukum: Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 yang memformalkan pendayagunaan TPK sebagai ujung tombak distribusi logistik nutrisi terpadu di tingkat akar rumput.
2. Konsolidasi dan Pembekalan Kader: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mengumpulkan ribuan kader TPK se-Kabupaten Indramayu guna menyelaraskan mekanisme pendataan, pemantauan status gizi, dan prosedur penyaluran harian.
3. Inspeksi dan Verifikasi Lapangan: Peninjauan langsung dilakukan oleh jajaran pimpinan kementerian guna memastikan kesiapan satuan pelayanan dan validitas data penerima manfaat.

"Di Indramayu hampir ada 4.000-an Tim Pendamping Keluarga yang mendapat tugas baru berdasarkan Perpres No. 115. Kita diminta untuk mendayagunakan para Tim Pendamping Keluarga untuk mendistribusikan MBG 3B," tegas Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji usai agenda Temu Kader TPK di Indramayu.

Evaluasi Capaian Distribusi dan Hambatan Operasional

Dari hasil monitoring lapangan, penyerapan program MBG 3B di wilayah Indramayu menunjukkan tren positif meski masih menyisakan tantangan logistik pada tingkat unit pelayanan. Pemerintah mencatat lebih dari separuh target distribusi telah terlayani dengan baik berkat pemetaan presisi yang dilakukan oleh kader pendamping keluarga.

Namun, Menteri Wihaji menggarisbawahi bahwa evaluasi komprehensif tetap dilakukan menyusul masih adanya sejumlah Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) yang belum sepenuhnya mengaktifkan jalur distribusi ke penerima manfaat.

• Cakupan Berjalan: Lebih dari 50 persen target penerima manfaat di berbagai kecamatan telah menerima pasokan makanan bergizi secara reguler.
• Tindak Lanjut SPPG: Pemerintah pusat dan daerah segera memanggil serta menertibkan unit SPPG yang mengalami kendala operasional agar target distribusi 100 persen tercapai dalam waktu dekat.
• Fokus Mitigasi Stunting: Penyaluran langsung ke rumah tangga sasaran diprioritaskan bagi keluarga berisiko tinggi guna memotong siklus malnutrisi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

"Alhamdulillah lebih dari separuh sudah jalan, ada beberapa yang belum. Karena itu nanti yang belum, akan kita tindak lanjuti, SPPG mana yang belum," ujar Wihaji menambahkan.

Secara analitis, pengerahan TPK sebagai garda depan penyalur MBG 3B menandai pergeseran paradigma program perlindungan sosial dari model pasif menjadi model penjangkauan aktif (active outreach). Kedekatan geografis dan sosiologis kader dengan warga binaan diproyeksikan mampu meminimalkan risiko exclusion error sekaligus mempercepat deteksi dini kerawanan gizi di pedesaan.