Bapanas Prioritaskan Pasar Rakyat sebagai Saluran Utama Distribusi Beras SPHP

Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui pasar rakyat di seluruh Indonesia. Keputusan ini bukan tanpa alasan, lantaran pasar rakyat dinilai menjadi barometer utama dalam memantau pergerakan harga beras di tingkat konsumen.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengungkapkan bahwa secara teknis terdapat delapan saluran distribusi yang dapat dimanfaatkan untuk menggelontorkan beras SPHP. Namun, fokus utama tetap diarahkan ke pasar-pasar tradisional guna memastikan harga acuan yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai secara merata.

“Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat. Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS tentu di sana,” ujar Maino dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Dengan menjadikan pasar rakyat sebagai episentrum distribusi, Bapanas berupaya menekan potensi lonjakan harga yang tidak terkendali. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pun secara rutin mengacu pada transaksi di pasar-pasar ini sebagai tolok ukur inflasi pangan nasional. Oleh karena itu, ketersediaan stok beras SPHP di lokasi tersebut menjadi krusial dalam menjaga daya beli masyarakat.

Adapun delapan saluran distribusi yang dimaksud mencakup berbagai lini, mulai dari ritel modern, pasar induk, hingga program Gerakan Pangan Murah (GPM). Meski demikian, laporan dari media kami mengindikasikan bahwa volume terbesar masih disalurkan melalui mekanisme operasi pasar yang terintegrasi langsung dengan pedagang di pasar rakyat. Strategi ini dianggap lebih efektif menyasar konsumen rumah tangga yang menjadi target utama program stabilisasi harga.

Bapanas juga terus berkoordinasi dengan Perum Bulog sebagai eksekutor lapangan untuk memastikan tidak terjadi kemacetan pasokan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mengamankan ketersediaan pangan pokok menjelang periode-periode yang berpotensi memicu kenaikan permintaan.