PHK 2.500 Buruh di Jatim Tak Terhindarkan, Kemenperin Buka Suara

Kabar mengenai rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan buruh di PT Pakerin yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur, telah mengundang perhatian serius dari berbagai pihak. Isu ini semakin menguat setelah muncul informasi bahwa sekitar 2.500 pekerja di perusahaan tersebut terancam kehilangan mata pencaharian akibat kondisi perusahaan yang dilaporkan tengah mengalami kesulitan. Merespons perkembangan tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi terkait status operasional perusahaan industri kertas tersebut.

Berdasarkan hasil pertemuan antara jajaran Kemenperin dengan manajemen PT Pakerin, pihak pemerintah memperoleh penjelasan langsung mengenai kondisi terkini yang dihadapi perusahaan. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut pihak manajemen tidak menyampaikan rencana pemutusan hubungan kerja secara eksplisit. Menurutnya, yang disampaikan pihak perusahaan hanyalah adanya gangguan pada operasional fasilitas produksi yang disebabkan oleh permasalahan internal.

"Disampaikan cuma bukan PHK ya, itu karena memang fasilitas produksinya tidak beroperasi karena mereka ada masalah internal," ujar Febri di Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

Febri menjelaskan bahwa Kemenperin terus memantau perkembangan situasi dengan cermat. Pihaknya berharap agar permasalahan internal yang melanda PT Pakerin dapat segera terselesaikan sehingga aktivitas produksi dapat kembali normal dan hak-hak pekerja tetap terjamin. Meski demikian, beredarnya isu PHK massal terhadap 2.500 buruh tersebut menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan serikat pekerja serta masyarakat sekitar pabrik. Dampak ekonomi dari penghentian operasional yang berkepanjangan dinilai bisa sangat merugikan tidak hanya bagi para pekerja, tetapi juga bagi perekonomian daerah Mojokerto secara keseluruhan.

Sementara itu, Beritainti.com mencatat bahwa nasib ribuan buruh PT Pakerin hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Pihak Kemenperin mengimbau agar manajemen perusahaan tetap berkomunikasi transparan dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk para pekerja. Langkah konkret dari pemerintah dalam menanggapi potensi PHK ini masih dinantikan, mengingat sektor industri kertas merupakan salah satu andalan ekonomi di wilayah Jawa Timur yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.