Bahlil: Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik, Kalau Nonsubsidi Pasarnya Begitu

Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan kepastian kepada masyarakat terkait nasib harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dalam sebuah forum diskusi, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite dan Solar. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai dinamika ekonomi. "Arahan bapak presiden, tidak kita akan naikkan BBM subsidi," ujar Bahlil, seperti dikutip dari laporan media kami, Kamis (25/6/2026).

Komitmen pada BBM Bersubsidi

Pernyataan tegas Menteri Bahlil ini menghapus spekulasi yang sempat berkembang di masyarakat mengenai kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, memastikan bahwa Pertalite dan Solar akan tetap dinikmati rakyat dengan harga terjangkau. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi kalangan menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar berbiaya rendah. Pengamat menilai, langkah ini menjadi sinyal positif stabilitas di tengah belum pulihnya sepenuhnya kondisi perekonomian global maupun nasional.

Realitas BBM Nonsubsidi dan Tekanan Fiskal

Di sisi lain, Bahlil mengakui bahwa BBM nonsubsidi berpotensi mengalami penyesuaian harga. Produk seperti Pertamax, jelasnya, tetap tunduk pada mekanisme harga pasar yang fluktuatif. "Kalau BBM nonsubsidi, ya gimana pasarnya udah begitu," tambahnya dalam forum yang diselenggarakan oleh Indef. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan harga di segmen ini. Menurut laporan media kami, sang menteri menjelaskan alasan utama di balik potensi kenaikan tersebut: ketergantungan tinggi pada impor. Sebagian besar kebutuhan BBM nonsubsidi di Tanah Air masih dipenuhi melalui pasokan dari luar negeri. Apabila pemerintah bersikeras menahan harga jual dengan memberikan subsidi tersembunyi, maka akan timbul beban yang sangat besar pada sisi fiskal negara. "Apabila pemerintah kembali menahan harga BBM nonsubsidi, maka akan menekan fiskal," tegasnya. Dengan demikian, kebijakan menu BBM dibuat realistis: melindungi yang subsidi, namun melepas yang nonsubsidi sesuai mekanisme pasar guna mencegah pembengkakan anggaran negara yang tak terkontrol.