Anggaran Kemenko Infra Rp 276 M, AHY: Jangan Cuma Lihat Rapat di Balik Meja

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menyetujui pagu anggaran untuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp 276 miliar. Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa dana tersebut tidak boleh hanya dinilai sebagai biaya untuk rapat-rapat di balik meja, melainkan sebagai instrumen vital untuk menggerakkan operasional, koordinasi, hingga pengawasan pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

Dalam paparannya usai rapat bersama Banggar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026), AHY membeberkan bahwa kementeriannya memikul tanggung jawab besar untuk memastikan setiap proyek infrastruktur selaras dengan agenda prioritas nasional. Ia merinci, pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak boleh berjalan sekadar mengejar target fisik semata, tetapi harus menjadi pengungkit ketahanan pangan, energi, ketersediaan air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, konektivitas antardaerah, serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.

“Jadi infrastruktur itu tidak dibangun hanya untuk sekedar membangun infrastruktur, tetapi pada akhirnya diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional. Apakah terkait dengan ketahanan pangan, energi, air bersih untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” ujar AHY.

Pernyataan tegas itu sekaligus menjawab keraguan sejumlah pihak yang menilai anggaran kementerian koordinator kerap habis untuk aktivitas koordinasi yang bersifat administratif. AHY, sebagaimana dilaporkan oleh tim Beritainti.com dari lokasi, ingin mematahkan stigma tersebut dengan menegaskan bahwa tugas pokok Kemenko Infra justru lebih banyak berada di lapangan. Mulai dari mengawal perencanaan, menyelaraskan kebijakan lintas kementerian/lembaga, memantau eksekusi proyek, hingga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Anggaran untuk Dampak, Bukan Sekadar Laporan

Melalui pagu Rp 276 miliar itu, Kemenko Infra berkomitmen mengalokasikan dana secara transparan dan terukur. Sebagian besar akan digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan koordinasi di daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan birokrasi dan tumpang tindih kewenangan. Dengan pendekatan tersebut, AHY berharap publik tidak lagi memandang kementeriannya sekadar sebagai lembaga yang sibuk menggelar rapat di balik meja. “Kami ingin hasil pembangunan yang kasat mata, bukan sekadar tumpukan laporan,” tegasnya menirukan pesan yang ia sampaikan dalam forum Banggar, sebagaimana dihimpun oleh media kami.

Lebih lanjut, AHY juga menyoroti perlunya efisiensi di setiap lini. Ia menegaskan bahwa timnya akan memaksimalkan teknologi pemantauan digital untuk mengurangi biaya perjalanan dinas yang tidak perlu, sekaligus mempercepat deteksi dini jika ada proyek yang melenceng dari spesifikasi atau tersendat. “Dengan anggaran yang terbatas, kami harus lebih pintar. Tidak ada lagi sekadar ‘ngantor’ di hotel untuk rapat, tetapi benar-benar turun memastikan infrastruktur berdiri dan berfungsi,” tukasnya.

Dengan postur anggaran yang telah disetujui Banggar, Kemenko Infra kini menanti pengesahan resmi dalam rapat paripurna DPR. Publik pun menanti bukti bahwa dana ratusan miliar itu benar-benar menjelma menjadi jembatan, bendungan, jaringan irigasi, dan infrastruktur strategis lainnya yang mampu mendorong produktivitas nasional—bukan sekadar deretan rapat di ruangan ber-AC.