Anggaran Cegah Stunting Daerah Menyusut, Mayoritas Habis untuk Logistik

Upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia menghadapi tantangan serius dari sisi fiskal daerah. Alokasi anggaran untuk program pencegahan tengkes di berbagai pemerintah daerah dilaporkan terus mengalami penurunan sejak tahun 2024. Yang lebih memprihatinkan, porsi terbesar dari dana yang tersisa justru tersedot untuk belanja logistik layanan, bukan untuk intervensi gizi yang menyasar akar masalah.

Data yang dihimpun dari sejumlah dokumen perencanaan daerah menunjukkan tren yang konsisten: belanja operasional seperti pengadaan alat ukur, transportasi petugas, hingga konsumsi rapat mendominasi struktur anggaran. Sementara itu, pos untuk penyediaan makanan tambahan, edukasi gizi keluarga, dan pendampingan ibu hamil justru menyusut. Kondisi ini menciptakan paradoks dalam program yang seharusnya berorientasi pada hasil.

Logistik Menelan Porsi Terbesar

Dalam banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja logistik layanan stunting kerap mencapai 60 hingga 70 persen dari total pagu program. Pos-pos seperti perjalanan dinas, honor tenaga lapangan, dan pengadaan barang habis pakai menjadi penyumbang terbesar. Akibatnya, ruang fiskal untuk intervensi spesifik yang berdampak langsung pada status gizi balita menjadi sangat sempit.

"Ironi ketika uang negara lebih banyak dipakai untuk mengangkut petugas dan mengukur, ketimbang memberi makan anak-anak yang butuh gizi. Ini bukan soal kurang dana, tapi salah arah belanja."

Seorang analis kebijakan kesehatan publik menilai bahwa dominasi belanja logistik mencerminkan lemahnya perencanaan berbasis data. Alokasi anggaran kerap disusun mengikuti pola tahun sebelumnya atau menyesuaikan daya serap, bukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Akibatnya, program berjalan secara administratif, namun gagal menyentuh keluarga berisiko tinggi.

Penurunan Sejak 2024 dan Dampaknya

Sejak 2024, tren penurunan alokasi anggaran stunting di daerah terjaga konsisten. Penurunan ini bertepatan dengan peralihan prioritas fiskal pasca-pemilu dan tekanan pada penerimaan daerah. Beberapa kabupaten dan kota bahkan memangkas pos intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih dan sanitasi, padahal keduanya berkontribusi besar terhadap pencegahan stunting.

Perlunya Reorientasi Belanja Daerah

Para pegiat gizi mendesak pemerintah daerah untuk melakukan reorientasi belanja. Anggaran seharusnya diarahkan pada intervensi yang terbukti efektif: pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, kelas ibu hamil, serta perbaikan sanitasi lingkungan. Selain itu, transparansi data penerima manfaat perlu diperkuat agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan secara sosial.

Tanpa koreksi arah anggaran, target penurunan prevalensi stunting nasional berisiko berhenti di atas kertas. Anak-anak Indonesia tidak bisa menunggu logistik selesai dibenahi, sementara pertumbuhan mereka berjalan sekali seumur hidup.