Tokopedia Klaim Tidak Ada PHK, Sebut Karyawan Pilih Program Kompensasi Sukarela

Jakarta - Manajemen Tokopedia akhirnya memberikan klarifikasi terkait isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang belakangan ramai diperbincangkan publik, khususnya di platform media sosial. Executive Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia, Stephanie Susilo, menegaskan bahwa tidak ada aktivitas PHK massal di perusahaannya. Ia justru menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi adalah proses penataan tenaga kerja yang disertai dengan penawaran paket kompensasi secara sukarela kepada para karyawan.

Pernyataan ini disampaikan Stephanie setelah menghadiri rapat tertutup dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (6/7/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk membahas keresahan publik serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Penataan Tenaga Kerja, Bukan PHK

Dalam penjelasannya kepada awak media, Stephanie dengan tegas membantah adanya terminasi hubungan kerja secara sepihak. Menurut laporan yang dihimpun Beritainti.com, ia merinci bahwa yang tengah berlangsung adalah strategi internal mobilitas dan restrukturisasi organisasi.

"Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia group, yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan, dan internal mobilitas di dalam TikTok atau Tokopedia Group," ujar Stephanie.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan menawarkan sebuah opsi kepada karyawan, di mana mereka dapat secara sukarela mengambil paket kompensasi jika bersedia meninggalkan perusahaan. Opsi ini, menurut Stephanie, merupakan bagian dari skema transisi organisasi yang lebih luas. Dengan demikian, tidak ada unsur paksaan atau pemecatan masal seperti yang ramai dibicarakan di media sosial.

Dorongan dari DPR dan Kemenaker

Pertemuan dengan pimpinan DPR dan Menteri Ketenagakerjaan ini merupakan respons cepat manajemen Tokopedia untuk meredam isu negatif yang beredar. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan, terutama bagi perusahaan besar berbasis teknologi yang memiliki ribuan karyawan di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta agar setiap skema "paket kompensasi sukarela" tetap memenuhi hak-hak normatif pekerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. "Kami akan terus mengawal proses ini agar tidak ada hak pekerja yang dirugikan," tegas Yassierli dalam kesempatan yang sama. Pemerintah memastikan akan memonitor implementasi restrukturisasi ini agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pihak Tokopedia dan TikTok pun berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban finansial dan legal terhadap para karyawan yang mengambil opsi tersebut. Meski demikian, manajemen tidak mengungkapkan secara persis berapa jumlah karyawan yang terdampak atau telah menerima tawaran kompensasi ini. Hingga berita ini diturunkan, suasana di internal perusahaan dikabarkan tetap kondusif dan operasional bisnis berjalan normal.