Taput — Warga Sitabotabo Ancam Blokir Proyek Irigasi Simokmok

TAPUT, BERITAINTI.COM — Sengketa pemanfaatan lahan warga dalam proyek infrastruktur publik kembali mengemuka di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara. Sejumlah warga Desa Sitabotabo Toruan, Kecamatan Siborongborong, meluapkan kekecewaan mendalam terhadap pihak kontraktor pelaksana proyek Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Daerah Irigasi (DI) Simokmok. Kekecewaan ini berujung pada ancaman penutupan total akses lintasan operasional jika pembayaran kompensasi penggunaan tanah warga tidak segera dilunasi.

Persoalan ini memicu ketegangan di lapangan lantaran lahan milik masyarakat yang dipergunakan sebagai alur mobilitas kendaraan berat dan pengangkutan material proyek tak kunjung mendapatkan ganti rugi sesuai kesepakatan awal. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan tata kelola pelaksanaan proyek fisik serta minimnya mitigasi risiko sosial oleh penyedia jasa konstruksi di daerah.

Kronologi Sengketa Lahan Mobilisasi Proyek

Eskalasi konflik antara masyarakat lokal dan pelaksana proyek berjalan dalam beberapa tahap utama yang menandai gagalnya pemenuhan kesepakatan keuangan di lapangan:

1. Kesepakatan Awal Penggunaan Lahan: Kontraktor meminta izin memanfaatkan tanah pelataran dan akses jalan milik warga Desa Sitabotabo Toruan guna mempermudah mobilitas alat berat serta armada pengangkut material proyek Rehabilitasi DI Simokmok dengan janji pemberian kompensasi keuangan.
2. Pelaksanaan Operasional Intensif: Pihak kontraktor melintasi dan memanfaatkan lahan warga secara masif, yang berdampak pada rusaknya struktur tanah perkarangan serta gangguan kenyamanan aktivitas harian masyarakat setempat.
3. Penundaan Kewajiban Pembayaran: Meskipun progres fisik proyek terus berjalan, janji ganti rugi finansial yang disepakati sebelumnya tidak kunjung direalisasikan oleh kontraktor pelaksana.
4. Ultimatum dan Ancaman Blokade: Merasa diabaikan dan dibohongi, warga sepakat melayangkan peringatan keras serta mengancam akan menutup total jalan akses proyek apabila pembayaran kompensasi tidak segera diselesaikan.

Dampak Terhadap Sektor Pertanian dan Anggaran Publik

Secara analisis ekonomi regional, proyek Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Daerah Irigasi (DI) Simokmok sejatinya dirancang untuk mengoptimalkan pasokan air pertanian di Kecamatan Siborongborong. Namun, ketidakjelasan penyelesaian konflik lahan ini justru berpotensi menghentikan pengerjaan fisik di lapangan.

"Pembangunan infrastruktur air seharusnya mendatangkan kesejahteraan bagi petani, bukan menimbulkan beban sosial baru akibat pengabaian hak ganti rugi lahan warga," ungkap salah seorang warga terdampak di Sitabotabo Toruan.

Jika tindakan penutupan jalan benar-benar dilakukan oleh masyarakat, distribusi logistik semen, batu, dan alat berat dipastikan terhenti. Penundaan jadwal kerja ini tidak hanya berpotensi membengkakkan nilai anggaran akibat pembengkakan overhead cost, tetapi juga merugikan ribuan petani penggarap yang mengandalkan suplai air dari saluran irigasi Simokmok.

Transparansi Tata Kelola dan Akuntabilitas Kontraktor

Polemik di Kabupaten Tapanuli Utara ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dinas terkait memiliki tanggung jawab moral serta administratif untuk mengawasi kepatuhan kontraktor terhadap komitmen lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diminta turun tangan memfasilitasi mediasi formal antara warga Desa Sitabotabo Toruan dan pimpinan pelaksana proyek. Kepastian pembayaran kompensasi harus diprioritaskan agar stabilitas sosial terjaga dan pembangunan infrastruktur pertanian dapat selesai tepat waktu tanpa merugikan hak-hak sipil warga.