SURABAYA — Mahasiswa UINSA Demo Tolak Rektor dan Kehadiran Aparat

Suasana memanas menyelimuti kawasan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada Kamis (17/9). Asap hitam pekat dari pembakaran ban membubung tinggi ke udara saat ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa berskala besar di dalam lingkungan kampus. Gelombang protes ini dipicu oleh penolakan keras terhadap penetapan Akhmad Muzakki sebagai Rektor UINSA. Namun, eskalasi ketegangan tidak hanya berpusat pada penolakan figur kepemimpinan baru, melainkan juga dipicu oleh kehadiran jajaran personel kepolisian dan TNI di dalam area institusi pendidikan tersebut.

Massa aksi menilai keberadaan aparat berseragam di lingkungan perguruan tinggi merupakan bentuk intimidasi terselubung yang mencederai prinsip dasar otonomi kampus. Dengan seruan bersahut-sahutan, para demonstran secara tegas mendesak agar seluruh personel Polisi dan TNI segera mengosongkan dan keluar dari area akademis UINSA Surabaya.

Eskalasi Ketegangan dan Tuntutan Sterilisasi Kampus

Aksi mimbar bebas yang digelar di halaman utama UINSA Surabaya dengan cepat berkembang menjadi arena penyuaraan aspirasi politik mahasiswa. Penolakan terhadap Akhmad Muzakki didasari oleh serangkaian catatan kritis mahasiswa terkait proses transparansi penunjukan rektor dan arah kebijakan kelembagaan ke depan. Ketidakpuasan yang memuncak ini dimanifestasikan melalui penutupan akses internal kampus serta aksi pembakaran ban sebagai simbol perlawanan.

Kehadiran personel Polisi dan TNI yang berniat mengamankan situasi justru direspons dengan resistensi psikologis oleh massa aksi. Mahasiswa memandang intervensi aparat luar ke dalam benteng akademik sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi.

"Kampus adalah ruang ilmiah dan mimbar bebas bagi mahasiswa. Kehadiran aparat bersenjata di dalam lingkungan akademik justru membatasi ruang gerak dan menciptakan atmosfer ketakutan yang tidak wajar. Polisi dan TNI harus segera keluar dari kampus!"

Dilema Otonomi Akademik dan Kehadiran Aparat

Dari sudut pandang sosiologi politik pendidikan, keterlibatan aparat penegak hukum dalam menangani dinamika internal universitas selalu memicu perdebatan krusial. Kebebasan akademik yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan menuntut agar dinamika penyampaian pendapat di dalam kampus dihormati tanpa campur tangan kekuatan represif negara. Kehadiran aparat di area dalam kampus kerap dipersepsikan sebagai bentuk militerisasi ruang publik yang berpotensi membungkam sikap kritis mahasiswa.

Berikut adalah pemetaan konteks konflik yang terjadi dalam aksi demonstrasi di UINSA Surabaya:

Ujian Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri

Gelombang penolakan ini memberikan tekanan signifikan terhadap sistem tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. Pemilihan rektor di lingkungan PTKIN kerap melibatkan dinamika birokrasi yang kompleks antara keputusan Kementerian Agama dan aspirasi civitas akademika di tingkat lokal. Ketika saluran komunikasi tersumbat, aksi demonstrasi menjadi sarana utama bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Para analis pendidikan menyarankan agar pihak rektorat UINSA Surabaya dan kementerian terkait segera membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan. Restorasi kepercayaan publik serta keharmonisan civitas akademika hanya dapat dicapai melalui diplomasi terbuka, bukan melalui tekanan atau pengawalan ketat dari aparat keamanan. Ke depan, jaminan atas sterilisasi ruang kampus dari intervensi aparat luar menjadi syarat penting demi mengembalikan iklim ilmiah yang kondusif.

Hingga aksi membubarkan diri, perwakilan mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini dan mengancam bakal menggelar gelombang unjuk rasa yang lebih besar apabila tuntutan mereka terkait evaluasi rektor dan penarikan penuh aparat keamanan tidak diindahkan oleh pihak berwenang.