Sidang Pansus Haji Ungkap Eks Menag Yaqut Putuskan Kuota 50:50

Dinamika pengusutan dugaan pelanggaran alokasi kuota haji tambahan tahun 2024 memasuki babak krusial. Dalam rangkaian pemeriksaan dan kesaksian, mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas secara gamblang disebut sebagai figur utama di balik keputusan kontroversial yang membagi kuota tambahan dengan skema 50 persen untuk jemaah reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Kesaksian yang diungkapkan oleh pejabat internal Kementerian Agama, Slamet, di hadapan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI memperkuat indikasi adanya kebijakan sepihak dari pucuk pimpinan kementerian. Langkah ini dinilai melabrak ketentuan perundang-undangan yang semestinya menjadi landasan mutlak tata kelola ibadah haji nasional.

Pertentangan Nyata dengan Regulasi Perhajian

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah mengatur batasan yang sangat ketat dan proporsional mengenai komposisi jemaah. Pasal 64 regulasi tersebut menegaskan bahwa kuota haji khusus dialokasikan maksimal sebesar 8 persen dari total kuota nasional, sementara 92 persen sisanya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler yang telah mengantre puluhan tahun.

Ketika Indonesia menerima kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Agama di bawah komando Yaqut justru mengambil diskresi membagi kuota tersebut masing-masing 10.000 jemaah untuk reguler dan 10.000 jemaah untuk khusus. Keputusan ini dinilai mengabaikan rasa keadilan masyarakat luas yang telah berada dalam daftar tunggu puluhan tahun.

"Kebijakan pembagian kuota tambahan secara berimbang 50:50 tersebut merupakan instruksi langsung dari Menteri Agama saat itu, kendati secara teknis bertentangan dengan proporsi baku regulasi nasional," ungkap kesaksian Slamet dalam persidangan Pansus.

Sorotan atas Transparansi dan Kepentingan Komersial

Secara analitis, lonjakan kuota haji khusus hingga 50 persen memicu pertanyaan serius mengenai tata kelola dan potensi benturan kepentingan. Haji khusus dijalankan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berbadan swasta dengan biaya tinggi, sehingga pergeseran alokasi kuota ini menciptakan ruang perputaran ekonomi yang masif dalam waktu singkat.

Pansus DPR mencatat sejumlah poin krusial yang mengindikasikan maladministrasi kebijakan:

• Pelanggaran Mandat UU: Penetapan formula 50:50 tidak melalui persetujuan resmi DPR RI dalam rapat kerja penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
• Erosi Hak Antrean Reguler: Sebanyak ribuan jemaah reguler kehilangan hak keberangkatan lebih cepat akibat pemotongan porsi yang dialihkan ke jalur berbayar mahal.
• Minimnya Transparansi Siskohat: Alokasi kuota khusus tambahan dinilai tidak sepenuhnya terpantau dalam sistem verifikasi antrean yang transparan.

Implikasi Hukum dan Rekomendasi Tata Kelola

Temuan ini berpotensi membawa konsekuensi hukum serius bagi pihak-pihak pengambil kebijakan. Selain pertanggungjawaban administratif, Pansus Haji DPR juga mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri apakah terdapat motif penyalahgunaan wewenang atau gratifikasi dalam penetapan kuota bernilai ekonomi tinggi tersebut.

Reformasi menyeluruh dalam ekosistem perhajian Indonesia kini menjadi keniscayaan mutlak, agar hak beribadah masyarakat tidak terkomersialisasi oleh diskresi pejabat yang bertentangan dengan hukum positif.