Satgas PRR Siapkan Dua Lokasi Huntap bagi Penyintas di Padang Pariaman

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memastikan akan segera memproses alih fungsi lahan milik PT PLN dan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana. Keputusan ini diambil untuk merespons tingginya harapan warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang selama ini tinggal di hunian sementara (Huntara) pascabencana.

Berdasarkan data yang dihimpun media kami, dua titik lokasi telah disepakati untuk pembangunan Huntap. Lokasi pertama berada di Korong Talao Mundam Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, di atas lahan milik PLN seluas 6.400 meter persegi. Lokasi kedua terletak di Korong Asam Pulau Nagari Anduring, Kecamatan Kayu Tanam, memanfaatkan lahan Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang Kementerian Pekerjaan Umum seluas 1,7 hektare.

Proses Konversi dan Status Lahan

Kedua bidang lahan tersebut sebelumnya digunakan sebagai tempat pendirian Huntara untuk para penyintas. Kini, status penguasaan lahan akan ditingkatkan dari sekadar penampungan sementara menjadi kawasan permukiman tetap. Proses administrasi lahan tengah digarap intensif oleh Satgas PRR bersama pihak PLN dan BWS V Padang, agar sertifikasi dan izin pemanfaatan ruang bisa dituntaskan dalam waktu dekat.

Menurut laporan yang diterima media kami, para penyintas menyambut antusias langkah ini. Mereka berharap proses pembangunan fisik Huntap dapat segera dimulai, seiring dengan menipisnya rasa nyaman di Huntara yang memiliki keterbatasan ruang dan fasilitas.

"Kami ingin segera menata hidup kembali. Tinggal di huntara sudah cukup lama, dan dengan adanya kepastian huntap ini, kami merasa masa depan mulai terang," ujar salah seorang warga Katapiang kepada Beritainti.com di sela kegiatan pendataan.

Tim teknis Satgas PRR menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya mencakup unit rumah, tetapi juga prasarana pendukung seperti akses jalan lingkungan, jaringan listrik, dan sanitasi komunal. Desain huntap disesuaikan dengan karakteristik budaya setempat dan mengacu pada standar rumah tahan gempa yang telah direkomendasikan oleh Kementerian PU.

Dengan luas lahan mencapai ribuan meter persegi, kedua lokasi diperkirakan mampu menampung puluhan hingga ratusan kepala keluarga penyintas yang hingga kini masih tercatat dalam basis data penerima bantuan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga telah berkoordinasi agar proses relokasi dari huntara ke huntap berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan sosial baru.

Satgas PRR menargetkan tahap pertama konstruksi huntap dapat dimulai pada triwulan mendatang, bersamaan dengan penyediaan material dan mobilisasi kontraktor pelaksana. Masyarakat setempat pun diharapkan dapat ikut terlibat dalam pembangunan untuk mendorong perekonomian lokal selama masa konstruksi berlangsung.