Satgas PRR Perkuat Tata Ruang Berbasis Mitigasi di 3 Daerah Sumatera

Beritainti.com, Jakarta — Pemulihan permanen pascabencana di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tidak lagi sekadar berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur fisik seperti rumah, jalan, dan jembatan. Lebih dari itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi kini diarahkan untuk menata ulang kawasan terdampak agar lebih aman dan berketahanan terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Upaya tersebut menjadi penekanan utama dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP) 2026-2028. Dokumen perencanaan strategis ini menempatkan penataan ruang sebagai fondasi penting dalam setiap langkah pembangunan kembali wilayah yang dilanda bencana. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya dimaknai sebagai pemulihan kondisi fisik semata, melainkan juga momentum untuk memperbaiki pola pembangunan yang lebih adaptif dan sadar risiko.

“Melalui pendekatan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan untuk rekonstruksi benar-benar menghasilkan kawasan yang lebih tangguh dan aman bagi masyarakat,” demikian pernyataan yang dihimpun media kami dari lingkungan Satuan Tugas Penataan Ruang dan Pengurangan Risiko (Satgas PRR).

Satgas PRR memperkuat implementasi tata ruang berbasis mitigasi dengan mengintegrasikan peta risiko bencana ke dalam perencanaan tata guna lahan di ketiga daerah tersebut. Langkah ini mencakup identifikasi zona rawan longsor dan banjir, penyesuaian batas permukiman, serta pengamanan kawasan lindung. Di Aceh, misalnya, penataan kembali permukiman di sepanjang daerah aliran sungai menjadi prioritas, sementara di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, perhatian lebih diberikan pada kawasan lereng yang rentan pergerakan tanah.

Renduk PRRP 2026-2028 sendiri dirancang sebagai panduan komprehensif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan pemangku kepentingan lain. Diharapkan, sinergi lintas sektor ini mampu mempercepat pemulihan sekaligus membangun budaya pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keselamatan warga. Dengan mengedepankan mitigasi dalam tata ruang, pemerintah tidak hanya memulihkan, tetapi juga melindungi investasi pembangunan jangka panjang di tiga provinsi yang kerap diterpa bencana alam tersebut.