Said Didu Ingatkan Prabowo Waspadai Upaya Perebutan Kekuasaan

Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu melayangkan peringatan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto terkait potensi instabilitas politik nasional. Dalam analisisnya, ia mengidentifikasi adanya enam klaster kemarahan publik yang berisiko tinggi dikapitalisasi oleh kelompok elite tertentu untuk menggoyang pemerintahan dan merebut kekuasaan di tengah masa transisi kepemimpinan nasional.

Menurut Said Didu, akumulasi ketidakpuasan struktural yang diwarisi dari periode sebelumnya dapat menjadi amunisi empuk bagi faksi politik yang kehilangan pengaruh. Jika tidak dimitigasi secara cepat dan taktis, sentimen sosial ini berpeluang dimanipulasi menjadi krisis legitimasi yang mengancam stabilitas kabinet baru.

Pemetaan Enam Klaster Kemarahan Sosial-Politik

Secara analitis, Said Didu membedah enam pemicu keresahan masyarakat yang saat ini berada dalam fase kritis dan rentan dimanfaatkan:

1. Tekanan Ekonomi dan Daya Beli: Kenaikan biaya hidup, ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta ketimpangan pendapatan yang kian melebar di kalangan kelas menengah ke bawah.
2. Dominasi Oligarki Ekonomi: Penguasaan aset strategis dan konsesi sumber daya alam oleh segelintir kelompok yang memicu resistensi publik terhadap monopoli bisnis.
3. Ketimpangan Penegakan Hukum: Persepsi tebang pilih dalam pemberantasan korupsi serta lemahnya akuntabilitas institusi penegak hukum yang mencederai rasa keadilan.
4. Sengketa Agraria dan Proyek Strategis: Konflik lahan berkepanjangan akibat ekspansi proyek pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan warga lokal.
5. Residu Polarisasi Politik: Friksi antarelite pascapemilu yang belum tuntas sehingga memicu manuver bawah tanah untuk mendelegitimasi pemerintahan.
6. Kekecewaan Terhadap Tata Kelola Birokrasi: Lambannya reformasi birokrasi dan inefisiensi belanja negara yang menghambat distribusi kesejahteraan secara merata.

"Kemarahan publik adalah bahan bakar paling efektif bagi pihak-pihak yang ingin melakukan manuver politik inkonstitusional. Presiden harus memutus rantai pasok ketidakpuasan ini sebelum dimanfaatkan oleh kekuatan oportunis," tegas Said Didu dalam keterangannya.

Belajar dari Model Ketegasan Putin Menertibkan Oligarki

Guna meredam potensi ancaman tersebut, Said Didu menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah kepemimpinan yang tegas dan berani, serupa dengan pendekatan awal yang diterapkan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menertibkan kelompok oligarki pada dekade awal pemerintahannya.

Pada awal era 2000-an, Putin secara sistematis menegakkan supremasi negara di atas kepentingan kartel bisnis politik yang sebelumnya mengendalikan arah kebijakan publik. Analogi ini dinilai relevan bagi Indonesia guna memulihkan kedaulatan negara atas cabang-cabang produksi penting serta membatasi pengaruh oligarki dalam penentuan kebijakan publik strategis.

Langkah Mitigasi dan Rekomendasi Kebijakan

Sebagai respons taktis, pemerintahan Prabowo didesak untuk memprioritaskan kebijakan perlindungan sosial yang konkret dan menata ulang tata kelola industri strategis nasional. Poin krusial yang perlu segera diimplementasikan meliputi:

• Audit Menyeluruh Regulasi Kontroversial: Meninjau kembali payung hukum yang dinilai hanya menguntungkan korporasi besar tanpa memberi nilai tambah bagi masyarakat luas.
• Penguatan Penegakan Hukum Tanpa Kompromi: Memberikan mandat penuh kepada aparat penegak hukum untuk menindak praktik korupsi di sektor energi, pangan, dan perpajakan.
• Stabilisasi Sektor Riil: Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta menyediakan jaring pengaman sosial yang efektif bagi kelompok rentan.

Stabilitas politik pemerintahan baru ke depan akan sangat bergantung pada seberapa cepat kabinet Prabowo menerjemahkan komitmen kedaulatan ke dalam aksi nyata yang langsung dirasakan oleh akar rumput.