Mengapa PT Taspen mendorong percepatan penerbitan PP turunan UU ASN?

Untuk memberikan kepastian hukum dan mekanisme teknis program Jaminan Pensiun dan JHT bagi PPPK yang selama ini belum memiliki landasan aturan jelas.

Berapa potensi dana kelolaan dari segmen PPPK per tahun?

Diperkirakan sekitar Rp4,2 triliun hingga Rp5,1 triliun dari iuran peserta dan kontribusi pemerintah yang akan dikelola Taspen.

Apa risiko jika PP ini tidak segera diterbitkan?

Terjadi celah perlindungan sosial, potensi unfunded liability yang membebani APBN di masa depan, dan replacement ratio PPPK yang sangat rendah di bawah standar ILO.

Nasional

PT Taspen Dorong Penerbitan PP Turunan UU ASN untuk Kepastian Pensiun PPPK

JAKARTA — PT Taspen (Persero) menegaskan sikapnya dalam mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi aturan turunan dari Undang-U

admin

Jul 09, 2026 - 11:17

0 0

PT Taspen Dorong Penerbitan PP Turunan UU ASN untuk Kepastian Pensiun PPPK

JAKARTA — PT Taspen (Persero) menegaskan sikapnya dalam mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Regulasi ini dinilai krusial untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi program Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), segmen yang selama ini berada dalam area abu-abu dari sisi perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Urgensi Regulasi Turunan

Ketidakpastian regulasi ini menciptakan celah fiskal yang berpotensi membebani keuangan negara dalam jangka panjang. Tanpa PP yang jelas, mekanisme iuran dan formula manfaat pensiun bagi PPPK tidak memiliki basis hukum yang enforceable. Taspen sebagai badan penyelenggara membutuhkan aturan teknis untuk mengelola actuarial liability dari jutaan PPPK yang akan memasuki masa pensiun. Ketiadaan aturan ini bisa mengakibatkan risiko unfunded liability akumulatif yang harus ditanggung APBN di masa depan.

"Kami terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian PANRB, Kemenkeu, dan BKN. Penerbitan PP ini adalah fondasi agar perlindungan bagi PPPK setara dengan PNS dari sisi jaminan sosial,” ujar Direktur Utama PT Taspen dalam keterangan resmi.

Dampak Pasar dan Struktur Investasi

Dari perspektif pasar modal, kepastian skema pensiun PPPK akan berpengaruh signifikan terhadap alokasi portofolio investasi dana pensiun. Data internal menunjukkan bahwa potensi dana kelolaan dari segmen PPPK diperkirakan mencapai Rp4,2 triliun — Rp5,1 triliun per tahun, berasal dari iuran peserta dan pemerintah. Likuiditas sebesar ini memerlukan instrumen investasi yang stabil dengan profil risiko menengah ke bawah, sehingga berpotensi memperkuat permintaan terhadap Surat Berharga Negara (SBN) tenor panjang dan obligasi korporasi berkualitas tinggi.

Poin Kunci Perluasan Kepesertaan

Basis Kepesertaan Baru: Lebih dari 1,2 juta PPPK di seluruh Indonesia berpotensi menjadi peserta aktif, meningkatkan skala ekonomi dana pensiun.
Rasio Manfaat: Formula manfaat pensiun perlu menyeimbangkan kebutuhan hidup layak dengan keberlanjutan dana, diperkirakan menggunakan skema defined benefit hybrid yang dikombinasikan dengan kontribusi terdefinisi.
Efisiensi Beban APBN: Skema pendanaan yang jelas akan mengurangi risiko pembengkakan belanja pensiun pay-as-you-go yang selama ini membebani pos belanja pegawai.

Dari sisi statistik demografi, proyeksi menunjukkan bahwa tanpa skema iuran pasti, rasio penggantian pendapatan (replacement ratio) PPPK saat pensiun hanya akan menyentuh 15-25% dari penghasilan terakhir. Angka ini jauh di bawah standar ILO sebesar 40%. Taspen mendorong agar PP yang diterbitkan mampu mengerek angka ini secara bertahap melalui mekanisme compounding returns dari investasi jangka panjang, sehingga menciptakan jaring pengaman sosial yang lebih layak pasca-kerja.