PRANCIS — Kerumitan Birokrasi Lumpuhkan Efektivitas Kebijakan Publik Negara

Di balik pergolakan politik yang kerap menghiasi panggung utama Prancis, sebuah krisis yang lebih mendasar dan sistemik tengah menggerogoti jantung pemerintahan. Krisis tersebut bukan sekadar benturan ideologi antarpartai, melainkan ketidakmampuan mendasar dari aparatur negara untuk mengeksekusi kebijakan secara efektif. Studi terbaru yang dirilis oleh Institut Terram dan Laboratoire de la République pada Kamis (10/9) menyingkap bagaimana kompleksitas birokrasi dan tumpang tindih struktur administrasi telah mengubah model teritorial negara tersebut menjadi sesuatu yang "tidak lagi dapat diperintah".

Laporan bertajuk analisis efisiensi tata kelola ini menyoroti bahwa kebuntuan politik di tingkat nasional sebenarnya berakar pada pembagian peran yang kabur antara pemerintah pusat (État) dan pemerintah daerah (collectivités territoriales). Hubungan yang seharusnya bersifat sinergis kini berubah menjadi labirin birokrasi, di mana setiap tingkatan administrasi memiliki daya tawar untuk memperlambat, mengubah, atau bahkan membatalkan sebuah kebijakan publik.

Tumpang Tindih Kewenangan yang Melumpuhkan Negara

Selama bertaraf-taraf dekade, proses desentralisasi di Prancis diniatkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sistem ini justru melahirkan fenomena yang dikenal sebagai "mille-feuille administratif"—penumpukan lapisan kewenangan yang membingungkan. Skema pendanaan bersama dan pembagian wewenang yang tidak tegas antara pemerintah pusat, kawasan (régions), departemen (départements), hingga kotamadya (communes) menciptakan celah hukum serta politik yang sarat hambatan.

"Krisis politik yang kita saksikan hari ini pada dasarnya adalah krisis atas kapasitas untuk bertindak. Ketika semua pihak memiliki kewenangan untuk memblokir namun tidak ada yang memiliki otoritas penuh untuk mengeksekusi, negara kehilangan daya dorong utamanya," ungkap laporan bersama tersebut.

Dampak dari kerumitan ini sangat nyata pada proyek-proyek infrastruktur, transisi energi, hingga layanan kesehatan publik. Ketika satu proyek membutuhkan persetujuan dan alokasi anggaran dari lima atau enam lembaga berbeda, kegagalan salah satu pihak untuk berkomitmen dapat menghentikan seluruh proses pembangunan secara mendadak.

Model Wilayah yang "Tidak Lagi Dapat Diperintah"

Para peneliti di Institut Terram dan Laboratoire de la République menggarisbawahi bahwa kebuntuan ini telah memicu kekecewaan publik yang mendalam. Warga negara sering kali tidak tahu pihak mana yang harus bertanggung jawab ketika sebuah layanan publik gagal berfungsi. Apakah pemerintah pusat di Paris, atau pemerintah daerah setempat? Ketidakjelasan ini merusak akuntabilitas publik dan mengikis kepercayaan terhadap sistem demokrasi.

Kondisi ini diperparah oleh dinamika politik di mana pemerintah daerah kerap dikuasai oleh partai oposisi. Akibatnya, kewenangan administratif sering dijadikan alat pertarungan politik. Kebijakan publik yang dirancang di Paris dengan mudah dihalangi di tingkat daerah, sementara aspirasi daerah kerap terbentur oleh aturan kaku dari pusat. Ketidakmampuan untuk bertindak ini menciptakan sensasi paralisis administratif yang berimbas langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Mencari Jalan Keluar dari Labirin Administrasi

Untuk keluar dari jebakan inefisiensi ini, studi tersebut mendesak digulirkannya reformasi struktural yang radikal. Reformasi ini tidak boleh sekadar menyederhanakan peta administrasi, tetapi juga harus secara tegas mendefinisikan ulang prinsip subsidiaritas dan tanggung jawab keuangan. Setiap level pemerintahan harus memiliki domain wewenang yang eksklusif tanpa campur tangan berlebihan dari level lainnya.

Tanpa penataan ulang yang mendasar, Prancis berisiko terus terjebak dalam krisis kapasitas bertindak. Ketika negara kehilangan kemampuannya untuk mengeksekusi janji-janji politik dan kebijakan strategis, krisis kelembagaan ini dipastikan akan terus menyokong ketidakstabilan politik yang lebih luas di masa depan.