Pramono Minta Danantara Bantu Danai Proyek Lanjutan LRT Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mendiversifikasi sumber pembiayaan infrastruktur transportasi massal guna mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah strategis tersebut mengemuka saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan keterlibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendanai ekspansi rute Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta berikutnya.

Momen penyampaian usulan itu berlangsung di sela-sela peninjauan operasional jalur perpanjangan LRT Jakarta dari Kelapa Gading menuju Manggarai bersama Presiden. Dialog tingkat tinggi ini menyoroti urgensi keberlanjutan ekspansi transportasi publik perkotaan sebagai instrumen pengurai kemacetan kronis dan akselerasi integrasi antarmoda di ibu kota.

"Nah kalau Bapak izinkan sebenarnya tinggal dibantu sedikit dengan Danantara. Selama ini Jakarta sendiri, Pak," ujar Pramono kepada Prabowo.

Kronologi Ekspansi Rute dan Dinamika Pendanaan

Pembangunan infrastruktur transportasi perkeretaapian perkotaan Jakarta telah melewati sejumlah tahapan krusial hingga mencapai simpul transit Manggarai. Berikut merupakan kronologi utama realisasi proyek dan rencana ekspansi ke depan:

1. Operasional Awal Fase 1 (Kelapa Gading–Velodrome): Jalur perintis sepanjang 5,8 kilometer beroperasi untuk melayani mobilitas warga di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Timur dengan pendanaan penuh dari APBD DKI Jakarta.
2. Penyelesaian Fase 1B (Velodrome–Manggarai): Proyek konstruksi perpanjangan rute berhasil dirampungkan dan diresmikan Presiden Prabowo, memperpanjang total lintasan menjadi 12,2 kilometer dengan nilai investasi mencapai Rp 12,1 triliun.
3. Pengajuan Skema Danantara (2026): Pemprov DKI Jakarta secara resmi mengusulkan masuknya dana investasi BPI Danantara guna mendukung pendanaan tahap berikutnya agar tidak membebani APBD secara tunggal.
4. Target Koridor Dukuh Atas (2029): Rencana perpanjangan trase dari Manggarai menuju kawasan integrasi Dukuh Atas ditargetkan rampung pada 2029 sebagai koridor transit utama Jakarta.

Rasionalisasi Fiskal dan Peran BPI Danantara

Keterlibatan BPI Danantara dinilai menjadi terobosan finansial penting bagi proyek infrastruktur daerah yang memiliki skala keekonomian tinggi. Selama ini, belanja modal untuk konstruksi fisik sarana dan prasarana LRT Jakarta Fase 1 hingga Fase 1B ditanggung sepenuhnya melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD pengelola.

Kondisi tersebut menciptakan beban alokasi fiskal yang cukup besar pada postur APBD DKI Jakarta. Kehadiran Danantara sebagai pengelola dana investasi strategis nasional membuka ruang bagi skema co-investment atau kemitraan ekuitas. Model ini dinilai lebih fleksibel dan berkelanjutan karena memungkinkan pembiayaan proyek jangka panjang tanpa mengorbankan alokasi belanja pelayanan dasar publik daerah lainnya.

Integrasi Manggarai Menuju Pusat Hub Dukuh Atas

Ekspansi rute LRT Jakarta menuju Dukuh Atas diproyeksikan menjadi penyambung rantai integrasi antarmoda yang sangat strategis. Kawasan Dukuh Atas telah ditetapkan sebagai Transit-Oriented Development (TOD) utama yang menyatukan lima moda transportasi sekaligus: MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, dan Transjakarta.

Dengan terhubungnya rute Kelapa Gading-Manggarai-Dukuh Atas secara penuh pada 2029, mobilitas komuter dari kawasan utara dan timur Jakarta menuju pusat bisnis dapat dipangkas secara signifikan. Partisipasi Danantara dalam pendanaan rute lanjutan ini dipandang tidak hanya memberikan keuntungan finansial dari optimalisasi kawasan TOD, melainkan juga manfaat ekonomi makro berupa efisiensi waktu perjalanan dan pengurangan emisi karbon perkotaan.