Prabowo Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di KTT BRICS New Delhi
NEW DELHI — Suasana diplomasi tingkat tinggi menyelimuti gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang memasuki hari kedua di New Delhi, India. P
NEW DELHI — Suasana diplomasi tingkat tinggi menyelimuti gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang memasuki hari kedua di New Delhi, India. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tampil memberikan pandangan strategisnya di hadapan para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS. Dalam sesi pleno yang menyoroti ketimpangan ekonomi dunia, Presiden Prabowo secara tegas menyuarakan pentingnya pertumbuhan ekonomi global yang inklusif serta penataan ulang tata kelola keuangan internasional agar lebih adil bagi negara-negara berkembang.
Kehadiran Indonesia dalam forum megah ini mempertegas komitmen Jakarta untuk terus memainkan peran kunci sebagai jembatan antara negara-negara berkembang (Global South) dan kekuatan ekonomi utama dunia. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan bayang-bayang fragmentasi perdagangan global, partisipasi aktif Presiden Prabowo dinilai banyak pengamat sebagai langkah geopolitik kalkulatif untuk mengamankan kepentingan nasional sekaligus mendorong struktur ekonomi dunia yang lebih seimbang.
Reformasi Arsitektur Keuangan Internasional
Salah satu poin krusial yang diangkat Presiden Prabowo adalah mendesaknya reformasi pada lembaga-lembaga keuangan multilateral yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi abad ke-21. Indonesia mendorong optimalisasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara (local currency settlement) guna mengurangi ketergantungan ekstrem pada mata uang tunggal dunia yang kerap memicu gejolak stabilitas nilai tukar di negara-negara berkembang.
"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dirasakan oleh sebagian kecil bangsa. Kemitraan global harus dibangun di atas prinsip keadilan, saling menguntungkan, dan penghormatan atas kedaulatan ekonomi setiap negara untuk mengelola sumber daya alamnya demi kemakmuran rakyat," tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya di New Delhi.
Penguatan peran New Development Bank (NDB) juga menjadi fokus pembahasan. Bank pembangunan milik BRICS ini diharapkan mampu menyediakan opsi pembiayaan infrastruktur dan proyek berkelanjutan yang lebih fleksibel, tanpa ikatan syarat-syarat politik yang memberatkan negara penerima bantuan.
Dinamika BRICS dan Integrasi Ekonomi Global
Secara analitis, konsolidasi kekuatan BRICS yang kini semakin membesar menunjukkan pergeseran gravitasi ekonomi dunia dari Barat ke Timur. Forum ini bukan lagi sekadar kelompok kerja sama regional, melainkan kekuatan ekonomi kolektif yang menguasai porsi signifikan dari PDB dan populasi dunia.
| Indikator Ekonomi | Blok BRICS (Estimasi 2026) | Blok G7 (Estimasi 2026) |
|---|---|---|
| Pangsa PDB Global (PPP) | Sekitar 37,5% | Sekitar 29,1% |
| Populasi Dunia | Lebih dari 45% | Sekitar 9,8% |
| Fokus Kebijakan Utama | Inklusivitas, Dedolarisasi, Hilirisasi | Stabilitas Moneter, Transisi Hijau |
Dalam konteks perbandingan di atas, posisi Indonesia menjadi sangat strategis. Dengan mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dapat memanfaatkan ruang negosiasi di BRICS tanpa harus merenggangkan hubungan ekonomi dengan blok tradisional seperti G7 atau kelompok OECD. Kerangka ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi pembuat kebijakan di Jakarta untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dari berbagai koridor ekonomi dunia.
Dampak Strategis Bagi Domestik dan Industri Nasional
Di tingkat domestik, gagasan pertumbuhan inklusif yang diusung Prabowo berkelindan erat dengan agenda hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok nasional. Indonesia menegaskan hak kedaulatannya untuk mengolah bahan mentah di dalam negeri—seperti nikel, tembaga, dan bauksit—guna menciptakan nilai tambah bagi ekosistem manufaktur lokal.
Melalui kerja sama BRICS, Indonesia berpotensi memperluas pasar ekspor non-tradisional di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Afrika. Diversifikasi pasar ini dianggap sebagai benteng pertahanan terbaik dalam menghadapi risiko resesi global atau kebijakan proteksionisme dari negara-negara maju.
Hari kedua KTT BRICS 2026 ini menutup komitmen bersama untuk menyusun peta jalan inklusivitas berkelanjutan. Langkah Prabowo di New Delhi menandai babak baru penegasan kepemimpinan Indonesia di panggung internasional—sebuah narasi ketahanan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan PDB, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Comments (0)