Polri Geledah 13 Lokasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi PLN-Asabri

Jakarta — Kortas Tipikor Polri menggelar operasi penggeledahan serentak di 13 lokasi di Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (8/7) malam, menyusul penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar: PT PLN (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Hingga berita ini diturunkan, penyidik belum menetapkan satu pun tersangka dan masih mendalami alat bukti yang disita.

Tim penyidik yang terdiri dari puluhan personel berpakaian preman mendatangi sejumlah tempat secara bersamaan, mulai dari kantor pusat perusahaan hingga tempat yang tak lazim seperti sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 18.00 WIB itu menyedot perhatian warga sekitar yang melihat sejumlah petugas keluar-masuk sambil membawa koper dan dokumen.

Lokasi Strategis dan Barang Bukti

Direktur Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri, Brigjen Pol Andi Hartono, mengonfirmasi bahwa penggeledahan menyasar kantor cabang dan beberapa rumah pribadi yang diduga terkait dengan pejabat tinggi ketiga BUMN tersebut. "Kami mengamankan dokumen kontrak investasi, catatan keuangan internal, serta sejumlah perangkat elektronik yang akan kami analisis forensik. Penggeledahan di kafe di Cipete terkait dengan pertemuan-pertemuan nonformal yang membahas aliran dana," ujarnya dalam jumpa pers singkat.

"Kami belum bisa menyebutkan nama calon tersangka karena proses pemeriksaan saksi dan ahli masih berlangsung. Yang jelas, kasus ini cukup kompleks dengan modus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan investasi dan pengadaan barang," tegas Brigjen Andi.

Selain kafe, lokasi lain yang digeledah adalah kantor pusat PT Asabri di Jalan Jenderal Sudirman, tiga lantai di gedung PLN Pusat, dan sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah yang disebut-sebut milik direktur utama salah satu BUMN tersebut. Polisi juga menyambangi kantor cabang Krakatau Steel di Cilegon.

Bisnis Investasi yang Merugi

Ketiga BUMN ini selama beberapa tahun terakhir diketahui menjalin kerjasama investasi strategis. PLN, misalnya, menanamkan dana pensiun karyawan dan dana operasional melalui Asabri, sementara Krakatau Steel berperan sebagai penerima manfaat proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Diduga, sebagian dana itu disalurkan ke instrumen investasi berisiko tinggi tanpa melalui prosedur yang benar. Hasil audit awal BPKP menunjukkan potensi kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun.

Penyidik menduga modus yang dipakai adalah penempatan dana di reksa dana dan saham yang dikelola pihak swasta, namun return-nya jauh di bawah kewajaran dan sebagian besar dana justru hilang. Beberapa kali ditemukan transaksi mencurigakan di rekening antara yang mengarah ke pihak ketiga di luar perusahaan. Kasus ini menjadi sorotan karena menimpa tiga BUMN yang sama-sama memiliki beban strategis bagi perekonomian nasional.

Respons Publik dan DPR

Anggota Komisi VI DPR, Iwan Sumule, mendesak pihak kepolisian untuk segera mengumumkan tersangka dan meminta pengawasan ketat terhadap penanganan kasus ini. "Jangan sampai hanya berhenti di penggeledahan lalu menguap. Harus ada pertanggungjawaban hukum yang jelas, termasuk bagi pemilik modal yang ikut menikmati aliran dana gelap ini," katanya.

Sementara itu, serikat pekerja di tiga perusahaan tersebut menyatakan keprihatinannya dan meminta aparat tidak ragu menindak siapa pun yang terbukti bersalah. Para pekerja khawatir skandal ini akan mempengaruhi kelangsungan program pensiun dan bonus tahunan mereka.

Kortas Tipikor menyatakan akan melakukan gelar perkara setelah seluruh barang bukti elektronik dan dokumen rampung dianalisis. "Kami ingin membangun konstruksi hukum yang kuat sebelum penetapan tersangka. Semakin banyak saksi yang diperiksa, semakin jelas gambaran peristiwa pidana. Tunggu saja perkembangan selanjutnya," pungkas Brigjen Andi Hartono.