Phosa Desak Subpoena Mbeki soal Perjanjian Rahasia Amnesti Era Apartheid

JOHANNESBURG — Tokoh perjuangan anti-apartheid Afrika Selatan, Mathews Phosa, melontarkan permintaan mengejutkan yang berpotensi membuka kembali lembaran kelam sejarah bangsa. Ia mendesak Komisi Khampepe untuk memanggil secara paksa mantan Presiden Thabo Mbeki agar menjelaskan dugaan perjanjian rahasia terkait amnesti era apartheid dan penuntutan yang sempat dijanjikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC). Permintaan ini muncul di tengah penyelidikan yang semakin intensif terhadap keputusan-keputusan politik tingkat tinggi pada masa transisi demokrasi Afrika Selatan.

Phosa, yang merupakan salah satu tokoh senior African National Congress (ANC) dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Provinsi Mpumalanga, menilai bahwa kesaksian Mbeki sangat krusial. Menurutnya, tanpa kehadiran Mbeki, kebenaran tentang kesepakatan-kesepakatan tersembunyi yang diduga mengikat proses amnesti tidak akan pernah terungkap secara utuh. Ia menyebut bahwa ada indikasi kuat sejumlah kesepakatan politik dibuat di luar mekanisme resmi TRC, yang berpotensi melindungi pelaku kejahatan berat dari proses hukum.

Kronologi Desakan Subpoena terhadap Mbeki

Desakan Phosa bukanlah muncul tiba-tiba. Ia merupakan rangkaian dari proses panjang penyelidikan yang kembali mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Berikut urutan peristiwa yang membentuk sorotan publik terhadap isu ini:

1. Pembentukan Komisi Khampepe — Komisi ini dibentuk untuk menyelidiki berbagai tuduhan terkait penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dugaan intervensi politik dalam proses hukum pasca-apartheid.
2. Kesaksian sejumlah tokoh — Beberapa mantan pejabat dan aktivis mulai memberikan keterangan yang mengarah pada adanya negosiasi tertutup di luar forum resmi TRC.
3. Permintaan Phosa — Phosa secara terbuka mendesak komisi menggunakan kewenangan subpoena untuk memaksa Mbeki hadir dan bersaksi.
4. Respons publik dan politik — Isu ini memicu perdebatan nasional tentang sejauh mana kompromi politik era transisi mengorbankan keadilan bagi para korban.

"Tanpa subpoena kepada Mbeki, kita hanya akan mendapatkan separuh kebenaran. Bangsa ini berhak mengetahui apakah ada kesepakatan yang mengorbankan keadilan demi stabilitas politik," tegas Phosa dalam pernyataannya.

Isu ini menyentuh titik sensitif dalam sejarah Afrika Selatan. TRC, yang dibentuk pada 1995, dirancang sebagai mekanisme restoratif untuk mengungkap kebenaran dan memberikan amnesti bersyarat kepada pelaku yang mengaku jujur. Namun, muncul dugaan bahwa amnesti dalam beberapa kasus justru diberikan melalui jalur politik tertutup, bukan melalui proses hukum yang transparan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan bagi keluarga korban yang hingga kini belum mendapatkan kepastian.

Implikasi bagi Keadilan Transisional

Jika Komisi Khampepe mengabulkan permintaan Phosa, kesaksian Mbeki bisa menjadi momen penting yang mengubah arah penyelidikan. Mbeki, yang menjabat sebagai Presiden dari 1999 hingga 2008, diyakini memiliki pengetahuan mendalam tentang dinamika politik pada masa transisi dan masa awal pemerintahan demokratis. Kesaksiannya berpotensi mengungkap apakah ada instruksi atau kesepakatan yang menghambat penuntutan terhadap pelaku kejahatan apartheid.

Di sisi lain, langkah ini juga berisiko membuka kembali perpecahan politik di dalam ANC. Sejumlah pihak menilai desakan Phosa sebagai upaya membuka luka lama yang bisa mengganggu stabilitas partai. Namun, kelompok yang mendukung pengungkapan kebenaran berargumen bahwa keadilan bagi korban harus menjadi prioritas di atas kepentingan politik jangka pendek.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari perwakilan Thabo Mbeki terkait permintaan subpoena tersebut. Publik Afrika Selatan menanti apakah komisi akan mengambil langkah berani untuk memanggil salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern negara itu.

Poin Kunci Perkembangan Kasus

• Mathews Phosa mendesak Komisi Khampepe mengeluarkan subpoena terhadap Thabo Mbeki.
• Fokus penyelidikan: dugaan perjanjian rahasia amnesti dan pengabaian tuntutan hukum era apartheid.
• Kesaksian Mbeki dinilai krusial untuk mengungkap kebenaran penuh.
• Isu ini memicu perdebatan nasional tentang keadilan transisional di Afrika Selatan.